Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengingatkan potensi polarisasi, kampanye hitam, kampanye negatif, serta politik identitas yang terjadi pada 2018-2019 dapat terulang pada 2024.
“Kejadian seperti itu pasti akan dikemas juga oleh kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang ingin membuat situasi menjadi panas, menjadi gaduh dan memenangkan salah satu golongan, salah satu kelompok,” kata Dedi dalam pembukaan acara Bhayangkara Presisi Seven Soccer Cup di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.7/7
Meski politik identitas, polarisasi, kampanye hitam dan negatif sulit untuk dicegah, tambah Dedi, Polri membentuk Satgas Nusantara mampu menjadi cooling system di masyarakat pada 2024.
Satgas Nusantara bentukan Polri tersebut menggandeng sejumlah pihak, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan media massa.
“Teman-teman media selalu mem-branding, selalu menginformasikan tentang keberagaman, tentang moderasi beragama, tentang kebhinnekaan, tentang persatuan dan kesatuan bangsa ini,” kata Dedi.
Jenderal polisi bintang dua itu menambahkan sejatinya pesta demokrasi adalah pesta seluruh rakyat Indonesia saat masyarakat bersuka riya menghadapi pemilu sehingga dalam menghadapi pesta tersebut tidak lagi diisi dengan hal-hal yang memecah belah bangsa.
Ia berharap Pemilu 2024 tidak ada lagi istilah cebong dan kampret atau kelompok mayoritas dan minoritas mengingat rangkaian pesta demokrasi ini akan berlangsung panjang dari November 2023 sampai Februari 2024.
Itu pun jika setelah hari pencoblosan pada Februari 2024 keputusan hasil pemilu dapat diterima semua pihak. Jika tidak maka akan terjadi dua putaran pemilihan sehingga proses Pemilu 2024 akan berjalan sampai pertengahan 2024, kemudian dilanjutkan pilkada serentak mulai dari Aceh sampai Papua.
“Tahun depan yang menjadi tugas-tugas panjang kepolisian, termasuk rekan-rekan media dalam rangka menginformasikan, mengedukasi masyarakat, memberikan literasi yang terbaik agar tetap menjaga persatuan, kesatuan, kebhinnekaan, keberagaman, dan moderasi beragama,” ujar Dedi.
Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Sandi Nugroho menambahkan Polri dan media massa merupakan mitra strategis dalam menjaga dan mencegah gangguan kamtibmas.
Cooling system, kata Sandi, dimaksudkan untuk menjaga dan mencegah gangguan kamtibmas melibatkan seluruh komponen bangsa sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terjaga dan terkendali.
Menghadapi Pemilu 2024, Divisi Humas Polri diperkuat dengan pembentukan kelompok kerja dan penambahan jabatan fungsional baru.
“Jadi, ada tambahan jabatan fungsional untuk humas sudah jadi. Saat ini sudah di tangan Kementerian PAN-RB, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada keputusan kapolrinya sehingga bisa kami eksekusi untuk menyambut Pemilu 2024,” kata Sandi. ( wan/an)