(KN) – Meskipun berpolitik merupakan hak asasi setiap orang, namun politik dinasti dinilai sangat tidak baik bagi penyegaran demokrasi dan tidak baik pula untuk regenerasi politik. Ketua Fraksi PKB di DPR, Marwan Jafar mengatakan, meritokrasi politik tentu juga pengalami hambatan, karena mengesampingkan hak politik orang lain atau kader tertentu yang lebih layak dan berprestasi dengan mendahulukan keluarga besar untuk menduduki jabatan atau dicalonkan untuk menduduki jabatan tertentu.
“Terlebih, prosesnya tanpa melalui kaderisasi, dedikasi, dan asal comot saja, mumpung masih keluarga,” kata Marwan di Gedung DPR, Rabu (16/10/2013).
Hal itu dikatakan Marwan menanggapi beberapa pekan terakhir politik nasional yang diramaikan oleh perdebatan tentang sah tidaknya atau patut tidaknya politik dinasti. Bahkan ada dua partai politik yang saling serang, saling sindir, saling ejek, dan sekaligus saling membuka keberadaan apa yang disebut sebagai dinasti politik. Pro dan kontra mengenai dinasti politik lantas mengemuka.
Marwan menjelaskan, politik dinasti akan menumbuhkan oligarki politik serta tidak sehat bagi upaya regenerasi kepemimpinan politik. Pasalnya, kekuasaan hanya dikuasai oleh beberapa orang yang berasal dari satu keluarga, tanpa memberikan ruang kepada pihak lain untuk ikut berpartisipasi.
“Pergantian kekuasaan hanya akan diberikan kepada anggota keluarga dan menyingkirkan orang lain, tanpa melalui proses yang fair dan bijaksana,” tegas Marwan yang juga anggota komisi V DPR itu.
Selain itu, lanjut dia, politik dinasti akan berdampak buruk bagi akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan, karena cenderung serakah dan tak jarang pula melakukan KKN.
“Pemerintahan lebih berorientasi mencari keuntungan untuk keluarga, bukan demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu politik dinasti harus kita batasi, jangan sampai terulang terus dikemudian hari. Meskipun, semua warga negara punya hak yang sama untuk berpolitik. Ini semata-mata demi kepatutan politik yang sehat dan dinamis,” cetus Ketua DPP PKB ini.
Politik dinasti, menurutnya seringkali mengabaikan etika politik dan mengebiri hak politik orang lain. Menempatkan pejabat bukan karena kapasitasnya tetapi karena kekerabatannya.
“Memberikan posisi politik tertentu kepada kerabat yang tidak mempunyai kompetensi dan skill yang sesuai dengan jabatannya,” jelas Marwan.
Atas dasar itulah, kata Marwan, PKB mendorong agar larangan politik dinasti masuk dalam pembahasan RUU Pilkada yang sedang dibahas di panitia kerja (Panja) DPR. (red)