Bogor (MediaKoranNusantara.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin langsung sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019). Kesempatan ini dimanfaatkan Jokowi untuk membeberkan fokus kerjanya untuk tahun-tahun ke depan. Salah satunya ialah meminta para menteri Kabinet Kerja untuk memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Prioritas semua kementerian adalah pembangunan sumber daya manusia,” ujar Jokowi.
Arahannya mengenai pembangunan sumber daya manusia itu disebut Jokowi akan dibahas lebih khusus. Menurut Jokowi, berbagai pelatihan akan dilakukan besar-besaran.
“Nanti kita akan bicara secara spesifik untuk kementerian terkait, termasuk kebijakan yang memberi insentif-insentif kepada perusahaan agar mereka itu sama-sama dengan kita melakukan pelatihan dan training secara besar-besaran di dalam maupun luar negeri. Itu juga sudah mulai terlihat tahun ini dan tahun depan sudah terlihat besar-besaran,” imbuh Jokowi.
Selain itu Jokowi memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengurangi belanja barang sebesar-besarnya. Dia juga meminta semua kementerian benar-benar menyerap anggaran betul-betul, serta memerintahkan agar stabilitas harga pangan dijaga menjelang bulan suci Ramadhan.
“Ini sudah rutin, saya ingatkan soal stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok agar benar-benar diperhatikan sehingga stabil dan masyarakat bisa nyaman menjalankan ibadah puasa dan ibadah dengan tenang,” kata Jokowi.
Sidang kali ini, kata Jokowi, melanjutkan dua ratas APBN 2020 yang sudah dibahas sebelumnya. Dia meminta, adanya penghematan belanja barang dan penguatan belanja modal.
“Yang ingin saya tekankan, seperti kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa belanja modal agar diperkuat, agar ditingkatkan, semua kementerian harus bisa memaksa organisasinya agar penyerapan anggaran betul-betul bisa direalisasikan,” jelas dia.
Dia meminta kepada Sri Mulyani untuk melihat dokumen APBN tahun-tahun sebelumnya dan dipilih mana yang cocok untuk memangkas belanja barang.
“Belanja barang kurangi sebanyak-banyaknya, Bu Menkeu tolong dilihat, tolong betul-betul dipakai sebagai patokan dan dipaksa untuk masuk ke angka-angka itu,” ujar dia.
Khusus untuk infrastruktur, Jokowi berkeinginan adanya penambahan anggaran di Kementerian PUPR, agar infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan arteri, yang selama ini anggarannya di kementerian/lembaga namun tidak terealisasi.
“Mungkin anggaran-anggaran yang kira-kira masih di kementerian lain ragu, masukan saja ke PU,” tambah dia.(dtc/ziz)