Gubernur Khofifah memimpin langsung misi dagang dan investasi yang pertama kali digelar antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam di Hotel Amel Convention Hall Aceh, Banda Aceh Selasa (25/10/2022).
Banda Aceh (mediakorannusantara.com) – Upaya mendongkrak neraca perdagangan antar provinsi terus dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui misi dagang dan investasi. Kali ini, Gubernur Khofifah memimpin langsung misi dagang dan investasi yang pertama kali digelar antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam di Hotel Amel Convention Hall Aceh, Banda Aceh Selasa (25/10/2022).
Gubernur Jatim yang akrab disapa Khofifah ini mengatakan bahwa misi dagang antara Provinsi Jatim dan Aceh adalah hubungan kerjasama yang dilakukan secara proaktif oleh keduanya. Sehingga, neraca perdagangan kedua provinsi akan dapat saling terdongkrak.
“Sebetulnya ini adalah two way traffic program yang melibatkan kedua provinsi sama-sama proaktif,” Kata Gubernur Khofifah usai menghadiri misi dagang Jatim Aceh.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menyampaikan misi dagang yang dilakukan Pemprov Jatim dengan provinsi mitra adalah bentuk kolaborasi lintas sektor. Hingga saat ini, Jawa Timur telah menggelar misi dagang ke 27 provinsi.
“Jatim dan Aceh telah menjalin hubungan dagang yang luar biasa. Berdasarkan data BPS, total tahun 2021 tercatat Rp 34,12 Miliar pada tahun 2021. Alhamdulillah hari ini selama delapan jam tercatat 33 transaksi dengan total nilai 197 milliar,” ujar Khofifah.
Angka tersebut terdiri dari nilai muat atau penjualan Jatim atas Aceh sebesar Rp 161,8 miliar. Beberapa komoditas yang disuplai Jatim untuk Aceh antara lain bahan bangunan, rokok, tekstil, bahan baku kulit, kerjasama pengrlolaan kawasan industri sertanalat kesehatan.
Sementara nilai bongkar atau pembelian Jatim atas Aceh mencapai Rp 35,1 Miliar untuk beberapa komoditas antara lain udang vaname, kopra, kas kas seta kepiting soka.
Pada misi dagang Jatim – Aceh hari ini selama delapan jam ditutup dengan catatan transaksi mencapai angka Rp 197.017.200.000 atau Rp. 197,02 Miliar
Dengan bertemunya para pelaku usaha dari Jawa Timur dan Aceh dalam misi dagang ini, Gubernur Khofifah berharap akan meningkatkan potensi produk-produk yang dihasilkan. Diantaranya produk industri, perdagangan, perikanan, agribisnis serta peluang investasi lainnya.
Hal ini, lanjut Gubernur Khofifah, dilakukan secara terintegrasi, dalam rangka memenuhi substitusi impor (bahan baku) dan kebutuhan lainnya yang diharapkan mampu meningkatkan nilai perdagangan dalam negeri.
“Semoga Misi Dagang kali ini mampu memberikan manfaat bagi Jawa Timur maupun Aceh terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional,” harapnya.
Lebih lanjut Gubernur Khofifah menjelaskan pada Triwulan II 2022 ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,74 persen (y-on-y) bila dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan tiga sektor yang menjadi penopang utama struktur ekonomi di Jawa Timur yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor pertanian.
Pada periode Triwulan II 2022, lanjutnya, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi 30,31 persen terhadap PDRB Jawa Timur, sektor perdagangan 18,42 persen dan sektor pertanian sebesar 11,95 persen. Sedangkan 14 sektor lainnya memberikan kontribusi sebesar 39,32 persen terhadap PDRB Jawa Timur.
Orang nomor satu di Jatim ini mengharapkan misi dagang yang dilakukan hari ini bisa menjadi momentum untuk menemukenali berbagai potensi masing-masing daerah. Karena menurutnya kebutuhan dunia yang saat ini sangat luar biasa banyak yang mampu diproduksi oleh daerah-daerah di Indonesia.
“Produk-produk tersebut cukup sederhana bagi masyarakat Indonesia tetapi mengandung potensi luar biasa jika dipasarkan di tingkat global, seperti rempah-rempah, arang batok kelapa, ikan dan sebagainya,”sebutnya.
“Misalnya kan industri manufaktur di Jawa Timur itu sudah 30% lebih kontribusi ke PDRB sehingga apa yang menjadi produk Aceh yang dibutuhkan oleh pelaku industri di Jawa Timur ini bisa lebih kuat lagi,” imbuhnya.
Gubernur yang pernah menjabat sebagai kepala BKKBN RI ini menerangkan bahwa sumber daya manusia (SDM) menjadi sektor lain yang dikerjasamakan antara Pemprov Jatim dan Pemprov Aceh. Kerjasama ini akan menyasar peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN antara kedua provinsi ini.
“Mudah-mudahan semua memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua terutama kedua provinsi ini,” harapnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Aceh Muhammad Ja’far menyampaikan kerjasama antara pemerintah Aceh dengan pemerintah provinsi Jawa Timur ini melibatkan kesepakatan bersama antara Gubernur Aceh dengan Gubernur Jawa Timur.
Ia mengatakan kegiatan hari ini diharapkan bisa memberikan semangat dan memberikan motivasi kepada skpd di dua Provinsi untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang tentu dibutuhkan oleh kedua pihak.
“Harapan kami yang pertama bahwa kegiatan kita pada hari ini, kerjasama antara kedua daerah investasi perdagangan dan sebagainya bisa lebih meningkat dan kita bisa lebih saling sharing informasi saling belajar antara para pelaku usaha di kedua provinsi dan juga antara dua SKPD di provinsi ini,” harap Muhammad Ja’far.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Aceh Tentang Pembangunan Daerah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur dan Sekda Prov. Aceh. Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan sejumlah perjanjian kerja sama (PKS) antara Ka. OPD Prov. Jatim dengan Ka. OPD Prov. Aceh yang disaksikan oleh Gubernur Khofifah.
Gubernur Khofifah juga menyaksikan penandatanganan komitmen transaksi perdagangan antara pelaku usaha pelaku usaha yang ada di Jatim dan di Aceh. Orang nomor satu di Jatim ini lalu mengunjungi display booth pelaku usaha yang iku serta dalam misi dagang kali ini.
Turut hadir Ketua Komisi B DPRD Provivinsi Jatim, Sekda Provinsi Aceh, Sekda Provinsi Jatim, Kepala KPw BI Jawa Timur, Keoala. OJK Aceh, Kepala BPS Jawa Timur, Pj Bupati Aceh Besar, Pj Bupati Piedi dan Walikota Banda Aceh. Juga hadir sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, pelaku usaha dan beberapa organisasi masyarakat. (KN01)