Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono saat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) di PT. HM SAMPOERNA Rungkut 2, Rabu (3/7/2024).
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) yang diambil dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kepada ribuan buruh rokok di Pabrik PT HM Sampoerna. Secara simbolis Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menyerahkan bantuan tersebut kepada perwakilan para buruh.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 84 Tahun 2023, provinsi setempat mendapat sebesar 3 persen dari total penerimaan negara, yakni sebesar Rp2,77 triliun.
“Dari 3 persen itu pendapatannya kita bagi secara merata. Namun, tugas Pemprov Jatim lintas wilayah, yang domisili Surabaya misal DBHCHT diberikan oleh daerah. Jadi semua akan dapat,” kata Pj Gubernur Adhy, di Kalirungkut Surabaya, Rabu (3/7/2024).
Dari total tersebut kemudian dibagikan kepada 13.469 buruh dan pekerja pabrik. Masing-masing mendapat Rp1.031.145 yang disalurkan sekali. Angka tersebut menurun dari Rp1.500.000 karena jumlah buruh yang ada meningkat dari sebelumnya sebanyak 9.256 buruh. “Total buruh tahun ini meningkat dari 9 ribuan menjadi 13 ribu . Artinya ada peningkatan penyerapan tenaga kerja buruh di pabrik rokok,” ujarnya.
Ia menyebut pemberian BLT ini sebagai bagian dari upaya pemerintah mencukupi kebutuhan para buruh.”Bukan hanya memenuhi kebutuhan dari pekerja rokok dari hasil rokok itu, tetapi juga bagian dari social protection. Walaupun bagaimana buruh ini UMR ya plus minusnya tentu masih belum cukup,” katanya.
Menurutnya, dengan adanya tambahan ini memberikan proteksi lebih tinggi dan bisa dibuat buruh membeli kebutuhan yang lebih penting lagi misalnya untuk makanan bergizi buat anak-anaknya.
“Ini bagian dari upaya strategi yang pertama, upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan beban kehidupan bagi orang miskin,” ucapnya.
Meskipun begitu, Adhy tidak mengatakan buruh itu miskin. Akan tetapi secara kesejahteraan miskin dan hampir miskin itu hampir sama sulit membedakannya. “Karena setiap buruh memiliki kebutuhannya masing-masing,” tuturnya. (KN01)