Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jawa Timur, Aftabuddin Rijaluzzaman, saat ditemui di DPRD Jatim, Rabu (12/6/2024).
Surabaya -(mediakorannusantara.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terancam kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp4 triliun. Hal itu disebabkan karena perubahan komposisi bagi hasil pajak kendaraan bermotor dengan kabupaten/kota.
Pernyataan ini disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jawa Timur, Aftabuddin Rijaluzzaman, usai acara diskusi panel Pokja Indrapura BUMD Outlook 2025 di DPRD Jatim, Rabu (12/6/2024).
“Kita punya potensi yang besar, tapi tentu tidak 100 persen bisa membalikkan tangan. Kita potensi kehilangan mendekati Rp 4 triliun dengan adanya perpajakan itu,” jelas Aftabuddin.
Aftabuddin menyebut jika potensi menutup kehilangan PAD Rp4 triliun itu bisa dilakukan dengan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun langkah ini terkendala regulasi PP No 54 tahun 2017 yang membatasi pemanfaatan aset idle pemerintah oleh BUMD.
“Kita harus kembali kepada potensi BUMD kita. Ada kendala-kendala yang kita bahas bersama-sama di sana. Apa kendala-nya, kita punya aset yang luar biasa, tapi idle selama ini. Nah bagaimana agar aset idle bisa bergerak,” ujar dia.
Menurut dia, upaya untuk mengatasi kendala ini adalah dengan merevisi PP No 54 Tahun 2017. Karena itu, Aftabuddin mengungkap jika Pemprov Jatim telah menyiapkan kajian dan akan mencari spesifikasi BUMD yang berpeluang untuk dikembangkan.
“Kita kaji, nanti kalau sudah dapat, berikutnya lagi bagaimana caranya kita kembangkan, maka kita akan mencari spesifikasi daripada BUMD-BUMD ini, yang mana dia akan berpeluang untuk dikembangkan,” paparnya.
Beberapa contoh pengembangan BUMD yang disebutkan Aftabuddin adalah Puspa Agro sebagai BUMD pangan. Ada pula PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN), anak usaha PT Petrogas Jatim Utama sebagai BUMD transportasi.
Selain itu, Aftabuddin menyebut contoh lain BUMD yang berpotensi bisa dikembangkan adalah PT Pratama Jatim Lestari (PJL), anak perusahaan Jatim Grha Utama (JGU) sebagai BUMD pengolah limbah.
“Ini upaya-upaya kita, disamping banyak upaya lain nanti yang akan berkembang sebagai inovasi kita untuk bisa meningkatkan pendapatan pemerintah,” imbuhnya.
Aftabuddin mengungkap, upaya untuk mengoptimalkan PAD tidak hanya dilakukan melalui sejumlah BUMD yang dimiliki Jatim. Tetapi juga dilakukan terhadap sektor-sektor yang lain.
“Bukan BUMD saja, tapi lini-lini lain juga pemerintah akan menggoyang itu, UPTD-UPTD, BLUD-BLUD, semuanya akan diupayakan untuk menaikkan pendapatan, semuanya dipacu untuk itu,” tegasnya.
Aftabuddin mengakui bahwa peran BUMD terhadap PAD saat ini masih rendah, yaitu di bawah 2 persen dari total pendapatan Rp459 miliar. Ia menyebut bahwa untuk meningkatkan potensi ini, maka diperlukan adanya penambahan penyertaan modal.
“Nah potensinya ini yang mau kita gali. Salah satunya memang kendalanya tadi, kita tangani. Kita butuh untuk bisa meningkatkan investasi, untuk bisa meningkatkan kegiatan, salah satunya bentuk penambahan modal. Nah ini yang perlu kita sikapi bagaimana caranya,” ucap dia.
Dia meyakini jika banyak pola yang bisa dilakukan untuk menambah penyertaan modal kepada BUMD. Seperti misalnya dengan menahan PAD, lalu disimpan kembali sebagai deposit bank atau dengan cara mengurangi saham-saham yang ada.
“Tapi syaratnya, BUMD nya harus jadi dulu, BUMD nya harus dikenal dulu, BUMD harus punya potensi menarik buat investor bisa masuk di sana,” pungkasnya. (KN01)