KORAN NUSANTARA
Headline indeks Jatim

Pemprov Jatim Alokasikan Dana 13 Persen Dari APBD Untuk Jaminan Kesehatan

Gubernur-Soekarwo-potong-pitasat, Pakde Karwo Potong PitaSurabaya (KN) – Gubernur  Jatim Dr H. Sekarwo menegaskan,  pada tahun  2014 pemerintah provinsi Jatim mengalokasikan dana APBD untuk Kesehatan sebesar 13 persen.Pernyataan itu disampaikan Gubernur saat membuka Seminar Kerumah Sakitan Nasional ke X  di Hotel Shangrila Surabaya, Rabu (7/5/2014).

Menurut Pakde Karwo sapaan Gubernur Jatim ini, seminar bertema  Perubahan Konsep Bisnis Pelayanan Rumah Sakit Setelah Pemberlakuan Akreditasi Versi 2012 dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini, sangat cocok untuk peningkatan pemberian pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit. Tetapi, semua itu akan  sia – sia kalau tidak diikuti dengan perubahan sikap dan perilaku dari SDM yang ada di front  office serta sarana dan prasarananya.

Alokasikan dana APBD sebesar 13 persen digunakan untuk memberikan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) masyarakat Jatim yang tidak mampu.  Selain itu, untuk untuk meningkatkan 5.757 Polindes menjadi Ponkesdes. Dari jumlah itu baru terealisasi  3.338 Ponkesdes dengan tenaga kesehatannya ditambah satu bidan dan dua orang perawat. ” Pokoknya, dari sekitar 38 juta warga Jatim, semuanya diberi jaminan kesehatan,” jelas Soekarwo.

Untuk menjaga agar kesehatan masyarakat Jatim  mulai dari balita sampai dengan ibu hamil dan Bapak/Ibu manula, Pemprov Jatim melalui Tim Penggerak PKK mendirikan Taman Posyandu Holistik.  Saat ini di Jatim telah berdiri 12 ribu Taman Posyandu Holistik yang tersebar di seluruh Jatim. Mengapa diberi nama taman Posyandu, karena didalamnya tidak hanya pelayanan kesehatan saja tetapi juga pelayanan pendidikan khususnya PAUD, dan pelayanan untuk hamil dan menyusui serta kesehatan kaum manula.

Pelayanan kesehatan yang mendapat bantuan dari APBD Provinsi Jatim  ada sebelas Item, diantaranya menyelesaikan konsep pasung dan mematahkan bahwa pasung adalah penyakit keturunan. Caranya  dengan memberikan pengobatan secara gratis dan memberikan uang sebesar Rp 3,5 juta untuk keluarganya agar bisa membuka usaha kecil- kecilan. Kedua, kusta dan mantan kusta, hemophilia, Thalasemia, kelainan kogenetal, gagal ginjal dan mantan lapas serta T4.  “Jumlah  masyarakat Jatim yang mendapat layanan JKN sebanyak 20 juta dan 700 ribu lebih mendapat layanan jamkesda,” tambahnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Pakde Karwo berharap pada Kadiskes Provinsi Jatim agar dalam memberian pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten/Kota dilakukan dengan baik, serta penempatan seorang dokter harus merata. “Jangan hanya di lima Kabupaten/Kota saja yang berjubel, sementara di Kabupaten/Kota lainnya tidak ada. Kalaupun ada, paling hanya satu atau hanya dokter umum saja,” katanya.

Lima Kabupaten/Kota adalah Kota Surabaya, Sidoarjo, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kediri. Sedangkan 73 persen dokter sepesialis ada di Surabaya.

Ditambahkan, hampir seluruh Puskemas di Jatim masih kekurangan dokter, dan minimal satu Puskesmas harus ada satu dokter umum. Untuk itu, ke depan harus ada penataan baru dalam PTT dokter baru yaitu ada pada setiap Puskesmas.  Di Jatim, ada 960 Puskesmas, 113 Klinik Utama dan 355  RS (Rumah Sakit). Dari 355 RS yang telah terakriditasi sebanyak 235 RS. Jd, tinggal 31 persen yang belum terakriditasi.

Ketua Apersi Pusat, dr. Santoro mengatakan, semua warga  masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik oleh semua pihak, utamanaya pemerintah dan pihak rumah sakit. Implementasi pemberian pelayanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu itu sudah pas dan sesuai dengan isi Undang- undang Dasar.

Sebanyak 150 juta orang di seluruh dunia yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan gratis. Tetapi juga ada sekitar 100 juta orang menjadi miskin karena sakit. Pada tahun 2010, sebanyak 79 negara dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan pembiayaan dari APBD Negara- Negara tersebut sebesar 10 persen. “Tetapi, di Indonesia tidak demikian karena baru sedikit diatas 2 persen dari anggaran APBN. Padahal, seharusnya anggaran kesehatan yang diambilkan dari APBN itu minimal 15 persen atau paling tidak Rp 19 triliun  kalau ingin masyarakat Indonesia bisa tercover semua dalam layanan kesehatan,” tegasnya.

Itulah yang menjadi kenapa Seminar Perumahsakitan 2014 ini masih menyesakkan  dunia Rumah sakit. Karena, bantuan biaya yang diberikan pemerintah untuk warga miskin masih sangat minim dan sangat kurang dari standart Rumah sakit. “ Saat ini saja, hutang pemerintah ke Rumah sakit yang belum dibayar masih sebesar Rp2,9 triliun,” tambahnya.

Seminar dan Workshop perumahsakitan tiga hari  mulai tgl 7 – 9 mei 2014  diikuti 700 peserta dari Jatim, Jateng, Jabar, DIY, DKI serta Kalteng, KIaltim, Kalsel, Aceh serta Maumere.  (red/***)

Related posts

Menkes: Persetujuan Vaksin Insya Allah 1-2 Minggu Lagi

Sukses Turunkan Angka Stunting, Trenggalek jadi Percontoh Jatim

RSUD Tulungagung miliki Balai Rehabilitasi Narkoba