Surabaya (KN) – Guna memperkuat ekonomi kerakyatan, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bahkan perusahaan BUMN itu juga akan mengembangkan wisata UMKM bagi mitra binaan.“Ya kami mencoba membuat sebuah lokasi yang bisa menampung produk-produk UMKM, ini sekaligus bisa menjadi destinasti wisatawan. Kalau di Sidaarjo kayak Mirota, di Bali seperti Khrisna, ya mungkin sekitar tahun 2017-2018,” ujar Asisten Sekertaris Perusahan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) Pelindo III, Roy Darma Putra disela membuka pelatihan manajemen dan juga sistem exspor pada 42 UMKM Jawa Timur, Selasa (31/5/2016).
Roy menjelaskan, karena bisnis UMKM ini beda dengan apa yang dikembangkan Pelindo, maka tempat untuk produk UMKM tidak langsung dibawa Pelindo, namun akan diserahkan pada anak perusahaan, sebab konsen Pelindo tetap pada sektor pelabuhan.
Diakuinya, permasalahan pemasaran memang menjadi kendala bagi sektor UMKM, karena itu selain akan membuat tempat khusus bagi produk UMKM, langkah yang dilakukan Pelindo untuk mitra binaannya yakni memberikan pelatihan ketrampilan dan mengikutkan dalam pameran.
“Kita ikutkan binaan kita pameran tingkatnya skala nasional, selain itu kita beri pelatihan agar mereka bisa merambah perdagangan luar negeri, termasuk salah satunya bagaimana cara mengemas prodak sehingga punya daya saing,” terangnya.
Sampai Mei, Pelindo III telah menggelontorkan anggaran Rp 2,1 milyar. Itu diperuntukkan bagi 98 pelaku UMKM, dengan 48 diantaranya mitra binaan baru dari hasil verifikasi yang dilakukan. “Untuk yang sekarang ini ada 48 UMKM. Kita anggaran 2016 ini sebanyak Rp 20 milyar untuk sembilan cabang penyalur di wilayah Pelindo III, di tujuh provinsi, kalau untuk Perak saja, atau Jawa Timur sekitar Rp 6-7 milyar,” katanya.
Roy berharap mitra binaan yang diberi pinjaman dapat mengembangkan usahanya dan tidak untuk konsumtif, sebab diakuinya dari kasus yang ada dana kemitraan justru dimanfaatkan tidak sesuai peruntukan sehingga tidak dapat mengangsur. “Kalau kita bilangnya bukan kredit macet ya, di kami bilangnya status pinjamannya kurang lancar. kalau di Perak sikitar 25 persen, karena itu agar hal itu dapat dikurangi kita terus lakukan pembinaan dan monitoring,” paparnya. (ovi)