Jakarta (KN) – Program dan kegiatan TNI, yang tertuang di dalam rencana strategis dan dipertajam oleh pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2013, harus dijaga konsistensinya dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan, baik dalam lingkup daerah maupun nasional.Di sinilah letak keterkaitan erat dari peran para pemimpin di daerah yang harus bersinergi dan saling menopang, baik pada lingkup kepemimpinan sipil maupun militer, dalam menjaga dan memelihara stabilitas daerah, yang bermuara pada terciptanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, sehingga program-program pembangunan nasional dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan dapat meredam sedini mungkin setiap gejala yang dapat menghambat proses pembangunan. Demikian amanat Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., yang dibacakan Kapuspen TNI Laksda TNI Iskandar Sitompul, S.E., selaku Inspektur Upacara pada upacara bendera 17-an, di Lapangan Upacara Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (17/4/2013).
Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan, dalam konteks pembangunan TNI, telah memasuki periode Triwulan II tahun anggaran 2013. Ini berarti setiap unit kerja di jajaran TNI telah dapat melakukan evaluasi awal Triwulan I, dihadapkan kepada indikator pencapaian kinerja dan pokok-pokok kebijakan Panglima TNI yang telah ditetapkan dalam Rapim TNI tahun 2013. Melalui evaluasi awal itulah, akan dapat menganalisis guna mengoptimalkan setiap potensi dan kekuatan yang dimiliki, serta dapat memperoleh gambaran tentang faktor-faktor yang berpengaruh, dan dapat memprediksi secara akurat tentang kemungkinan hadirnya kendala yang mungkin timbul pada periode waktu berikutnya. Dengan demikian, secara dini akan dapat menemukan langkah antisipatif yang diperlukan, sekaligus guna mampu memfasilitasi diri dengan sebaik-baiknya, agar dinamisasi dan kontinyuitas program dapat terus dijaga, serta efisiensi anggaran dapat tercapai.
Panglima TNI juga menegaskan, agar senantiasa mempertajam prioritas program dan efisiensi anggaran, dengan pengelolaan di atas prinsip kehati-hatian, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, akuntabel dan tepat waktu. Hal tersebut menjadi tugas di semua strata. Sekecil apapun peran dan tugas yang para prajurit dan PNS TNI emban, memiliki konsekuensi tanggung jawab atas total aset TNI dan administrasi yang menyertainya untuk dapat dipertanggungjawabkan, baik output maupun outcome-nya, karena bekerja dalam satu sistem TNI. Hal ini sekaligus dalam rangka upaya TNI mencapai penilaian wajar tanpa pengecualian dalam audit nasional. Dalam konteks yang lebih besar, tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang kita laksanakan merupakan realisasi komitmen TNI dalam reformasi birokrasi, guna mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan good governance dan clean government.
Dalam upacara yang berlangsung khidmat tersebut, Panglima TNI memberikan penekanan kepada seluruh Komandan Satuan dan seluruh prajurit serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI untuk : Pertama, senantiasa tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk dijadikan sebagai landasan moral dan etika dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik.
Kedua, jangan pernah berhenti belajar dan berlatih untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme keprajuritan, khususnya guna mendukung keberhasilan tugas pokok TNI dalam rangka menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlu para prajurit ketahui, mulai tanggal 15 April 2013 kemarin, kita menyelenggarakan Latihan Gabungan TNI tahun 2013 sebagai media untuk mengukur dan menguji latihan satuan yang telah dilaksanakan, serta mewujudkan kesiapsiagaan interoperabilitas Komando Gabungan TNI dalam rangka mencegah, menangkal dan menghadapi setiap bentuk ancaman yang timbul di seluruh wilayah NKRI.
Ketiga, optimalkan pembinaan satuan dan pengawasan, serta revitalisasikan prinsip ‘’disiplin adalah nafas prajurit dan kehormatan adalah segala-galanya bagi prajurit TNI’’.
Keempat, utamakan kearifan dan keteladanan dalam segala pemikiran dan sikap, serta hindari tindakan reaktif yang berlebihan, baik di lingkungan satuan maupun dalam berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Kelima, kembangkan kapasitas dalam membangun komunikasi sosial yang seluas-luasnya dalam konteks pelaksanaan tugas, guna memperkokoh kemanunggalan TNI-Rakyat, sebagai landasan bagi terwujudnya soliditas dan solidaritas sosial. (red)
(Sumber berita Puspen TNI/Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Cpl Ir. Minulyo Suprapto, M.Sc., M.Si, M.A.)