Surabaya (KN) – Persoalan keadilan dalam kehidupan masyarakat tetap menjadi pekerjaan rumah bagi Bangsa Indonesia dan juga bagi Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI).Demikian disampaikan Ketua Umum PA-GMNI, Dr. H. Soekarwo saat Penutupan Pra Kongres III PA GMNI di Hotel Bumi, Surabaya, Minggu (14/6/2015). Menurutnya, rasa keadilan harus secara merata dirasakan oleh masyarakat. Salah satu cara untuk memberikan rasa adil bagi masyarakat adalah membuka selebar-lebarnya ruang publik.
”Salah satu cara membuka ruang publik adalah kelompok masyarakat harus diajak dialog, didampingi, diajak bicara dan diorangkan selayaknya manusia. Dengan begitu maka akan tercipta rasa keadilan dan harus diberikan solusi menjalani kehidupan, “ungkapnya.
Ia menjelaskan, pikiran liberal sudah tidak cocok dengan kondisi masyarakat saat ini. Apabila dipaksakan rasa ketidak adilan akan semakin besar. Masyarakat bawah akan kalah dalam pertarungan karena yang dibutuhkan adalah keadilan, sedangkan liberal membutuhkan efisiensi. “Efisiensi melawan ekadialan tidak akan pernah ketemu. Yang dituntut adalah rasa keadilan tersebut. Musuh Bangsa Indonesia bukan tentara luar akan tetapi rasa ketidak adilan itu sendiri. Hal itu yang menjadi masalah serius, ungkapnya.
Pakde Karwo sapaan akrabnya menuturkan untuk menciptakan rasa keadilan yang merata, ruang publik harus dibuka paling bawah terlebih dahulu, bukan top down, bottom up tapi menyamping yakni partisipatoris. Salah satunya melalui konsep musyawarah mufakat yang mempunyai dampak positif yakni mereduksi pikiran pikiran yang salah dimana memaksakan pikiran individu kepada individu dibawahnya.
Masyarakat memiliki rumusan kebijakan yakni terciptanya ruang publik partisipatoris. Pengelola pemerintahan harus mengajak para masyarakat yang merasa kurang diberikan keadilan untuk merumuskan kebijakan yang pro terhadap wong cilik. “Tentunya, rumusan tersebut diambil menurut cara berfikir masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat akan merasa memiliki konsep tersebut, “ ujarnya.
Sebelumnya, Pakde Karwo mengungkapkan Pra Kongres III PA GMNI memunculkan rekomendasi sebuah strategi untuk reregulasi atau merumuskan kembali regulasi yang berlawanan dengan semangat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Trisakti. “Kita jadikan Pancasila dan Trisakti sebagai sumber hukum, dan jadikan hukum yang bersumber ideologi dan visi bangsa sebagai pelindung ideologi serta visi bangsa kita itu,” tukasnya.
Dengan adanya Pra Kongres III PA GMNI, akan mengkongkritkan pikiran besar menjadi hal yang sangat luar biasa, akan tercipta usulan usulan yang bagus untuk mewujudkan negara yang berkeadilan dan juga sebagai implementasi kepada kader- kader GMNI yang masih aktif. (yo)