Jakarta,mediakorannusantara.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia untuk meningkatkan penyerapan Kredit Usaha rakyat (KUR) karena baru mencapai 50 persen.
“Pemerintah menyediakan Rp373 triliun untuk Program KUR tahun ini dan baru terserap 50 persen,” ujar Menteri BUMN di Jakarta, pada Rabu (13/7/2022).
Menurut Menteri Erick, tiga kementerian, yakni Kementerian BUMN, Kementerian Investasi, serta Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), mendapat tugas untuk meningkatkan penyerapan KUR yang masih tersisa separuhnya selama tahun ini.
Tiga Kementerian tersebut sepakat akan menyambungkan data UMKM yang ada di masing-masing instansi tersebut.
Dalam hal itu, Kementerian BUMN dipastikan akan mengintegrasikan 12,7 juta nasabah ibu-ibu dalam program Permodalan Nasional NadaniPNM Mekaar dan nasabah UMKM perbankan pelat merah ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).
Upaya meningkatkan penyerapan KUR dinilai memerlukan kolaborasi antarlini dan Pemerintah Daerah (Pemda), atau tak hanya antarkementerian.
“Itu masih ada 50 persen yang jumlahnya harus terserap, tentu kami berharap juga para pemerintah daerah, gubernur, bupati, terbuka bekerja sama dengan kami, karena tidak mungkin kita sukses kalau tidak bekerja sama,” katanya.
Lebih lanjut Menteri Erick mengatakan, Presiden Joko Widodo menargetkan perbankan untuk memberikan pendanaan bagi UMKM hingga 30 persen pada 2024.
Alokasi pendanaan Rp373 triliun itu merupakan angka yang besar, karena pemerintah memberikan subsidi 13 persen dan porsi yang akan masuk ke paket KUR sebesar tiga persen.
Pemerintah, lanjutnya, juga akan melakukan evaluasi berkala dalam pemberian subsidi KUR. Hal ini akan disesuaikan dengan keuangan negara.(wan/inf)