Surabaya (KN) – Setelah Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Adies Kadir secara tegas membantah telah terjadi politik transaksioanal dibalik dukungan sejumlah fraksi yang memboikot segala kegiatan selama masih ditandatanganai Wishnu Wardhana (WW). Sikap serupa ditunjukan oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa (FPKB).Menurut Wakil Ketua FPKB DPRD Surabaya, Masduki Toha, pernyataan yang disampaikan politisi dari Partai Gerindra, Edy Rusianto bahwa hingga saat ini kompensasi yang diberikan FPD kepada fraksi pendukung belum menemui titik terang, adalah statemen yang ngawur. “Saya pastikan tidak ada kompensasi apapun dibalik sikap kami (FPKB, red),” tegas Masduki Toha, Minggu (7/4/2013).
Masduki menegaskan, sebagai pihak yang dari awal mengikuti pertemuan, beberapa agenda rapat yang diikuti sejumlah fraksi dengan Partai Demokrat hanya upaya untuk menyamakan persepsi. Salah satunya upaya normalisasi kinerja atau kegiatan yang ada di lembaga legislatif yang terletak di Jl Yos Sudarso Surabaya itu.
“Bagaimana ada kompensasi atau deal dealan, wong arah pembicaraan ke sana saja tidak ada,” kata politisi yang dikenal vokal itu.
Menurutnya, dengan sisa masa kerja yang dimiliki anggota dewan tidak lebih dari 1,5 tahun, sangat tidak rasional jika kemudian ada orang yang menghembuskan pertemuan yang dilakukan beberapa anggota fraksi untuk membahas rencana kocok ulang di beberapa posisi strategis di DPRD Surabaya.
“Kalau posisi Pak machmud (Ketua Komisi B,red) pasti diganti begitu juga dengan ketua Badan kehormatan Agus Santoso. Pak Machmud diganti karena diproyeksikan menduduki jabatan Ketua DPRD,” terang politisi PKB mantan Ketua Ansor Surabaya ini.
Terpisah, Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya, Bagio Fandi (BF) Sutadi membenarkan jika langkah Anggota Partai Gerindra di legislatif yang mendukung FPD telah dikomunikasikan dengan internal partai. “Legal formalnya kan harus ada. Jadi memang benar jika langkah Pak Edy Rusianto telah didukung oleh partai,” ujar BF Sutadi.
Kendati demikian, BF Sutadi membantah dalam instruksi yang ia berikan, partainya meminta imbalan (kompensasi) dari Fraksi Partai Demokrat terhadap dukungan yang telah diberikan. Menurutnya, dukungan yang diberikan partainya hanya dilakukan demi kebaikan rakyat Surabaya semata.
“Kalau komitmen secara khusus seperti yang anda tanyakan tidak ada. Partai tidak pernah bahas soal itu,” bantah pria yang pernah menjabat sebagai Asisten I Sekretaris Kota (Sekkota) Kota Surabaya itu.
Sedangkan Ketua Badan Kehoramatan (BK) DPRD Surabaya, Agus Santoso membenarkan bila terjadi politik transaksional di lembaga lembaga legislatif. Menurutnya, di jaman yang serba edan seperti sekarang tidak ada hal yang garatis apalagi di dunia politik.
“Ini politik bung. Omongan tinggal omongan jika transaksi itu tidak ada. Justru yang ngmong itulah yang sebenarnya menyengsarakan rakyat,” ujar Agus Santoso melalui pesan singkat yang ia kirimkan.
Sebelumnya, DPD Partai Golkar Kota Surabaya Adies Kadir membantah bahwa ada politik transaksional antarfraksi di DPRD terkait boikot kunjungan kerja yang dilakukan sejumlah fraksi.
Menurutnya, Fraksi Partai Golkar tidak ada transaksi atau permintaan kompensasi apapun kepada Fraksi Partai Demokrat terkait dukungannya untuk boikot kunker dan kegiatan lainnya. “Golkar tidak dapat apa-apa, jika ikut boikot. Golkar hanya mengedepankan kepentingan masyarakat Surabaya,” bantah Adies.
Kala itu Adies beralasan, Fraksi Golkar ikut boikot kunker dan kegiatan lainnya adalah setelah Wishnu dipecat dari Partai Demokrat dan pindah ke Partai Hanura, maka Wishnu tidak mewakili fraksi manapun.
“Ibaratnya dia (Wishnu) saat ini tinggal menunggu SK pemecatan dari Gubernur Jatim saja. Kalau SK sudah dicabut ya selesai,” katanya.
Oleh karena itu, Adies berharap agar polemik yang terjadi di DPRD Surabaya tidak berimbas kepada masyarakat. (anto)
Foto : Masduki Toha