Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Moch. Mahrus, menyerahkan PU fraksi kepada pimpinan rapat paripurna disaksikan Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak.
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Seluruh fraksi di DPRD Jawa Timur menyampaikan pandangan umum (PA) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Rabu (9/4/2025).
Secara umum, fraksi-fraksi menilai kinerja Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menunjukkan capaian positif, meskipun tetap memberikan sejumlah catatan dan usulan perbaikan ke depan.
Salah satunya adalah Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Moch. Mahrus. Ia menyatakan bahwa LKPJ Gubernur layak untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, dari 11 indikator kinerja utama (IKU), sebanyak sembilan indikator berhasil dicapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.
“Dari sisi fiskal, Jawa Timur mencatatkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp35,49 triliun atau 110,34 persen dari target. Sementara belanja daerah terealisasi Rp34,56 triliun atau 96,14 persen. Ini menunjukkan kinerja fiskal yang mengesankan,” ujar Mahrus.
Ia memaparkan bahwa pencapaian tersebut menempatkan Jawa Timur pada peringkat pertama nasional dalam realisasi pendapatan dan peringkat kedua dalam realisasi belanja daerah. Secara makro, ekonomi Jawa Timur juga tumbuh 4,93 persen, dengan inflasi terkendali di angka 1,51 persen, lebih rendah dari target nasional sebesar 2,5 persen.
“Indikator sosial lainnya juga menunjukkan tren membaik. Tingkat kemiskinan turun menjadi 9,56 persen, pengangguran berkurang menjadi 4,19 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 75,35 persen,” jelas dia.
Namun demikian, Mahrus menyebut bahwa Fraksi Gerindra juga memberikan catatan kritis terkait kesenjangan antarwilayah, kualitas pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan.
“Seluruh apresiasi, pertanyaan, dan usulan kami sampaikan secara tertulis dalam dokumen yang telah diserahkan kepada Gubernur,” tambahnya.
Sedangkan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Sumardi, S.H, M.H, mengajukan beberapa pertanyaan strategis atas pelaksanaan APBD dan pelaporan kinerja. Salah satunya menyangkut perubahan APBD mendahului tahun anggaran 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub).
“Kami mempertanyakan urgensi perubahan anggaran tersebut, apakah sudah melalui prosedur yang tepat, dan apakah terdapat pergeseran atau tambahan anggaran di pos tertentu,” kata Hasan.
Pihaknya juga menyoroti perubahan signifikan dalam APBD setelah perubahan APBD (P-APBD) berdasarkan Permendagri No. 15 Tahun 2023, serta meminta penjelasan mengenai pertimbangannya, terutama dalam kaitannya dengan urusan wajib dan penunjang pemerintahan.
Selian itu, Fraksi Golkar juga menyoroti data kuantitatif dari BPS yang sebagian besar menunjukkan tren positif. Namun secara kualitatif, masih banyak warga yang menghadapi persoalan seperti rendahnya daya beli dan pelayanan publik yang belum optimal.
“Kami ingin tahu bagaimana Pemprov menilai kondisi ini dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah di lapangan, tidak hanya fokus pada capaian angka statistik,” imbuhnya.
Pada sisi lain, Fraksi Golkar juga menyoroti rendahnya realisasi tugas pembantuan dari kementerian, seperti Sekjen dan Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Tidak hanya itu, mereka juga menyoroti stagnasi indeks ketimpangan dan perlunya perhatian lebih terhadap proyek strategis nasional (PSN) di Jawa Timur.
“Ketahanan pangan dan kebijakan penyaluran pupuk juga harus menjadi perhatian agar Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional,” tegas Sumardi,.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya, Mohamad Arbayanto, juga menyatakan bahwa LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2024 menunjukkan hasil yang positif.
Ia merujuk pada laporan Gubernur bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai 110,34 persen dari target. Sementara realisasi belanja sebesar 96,14 persen.
“Capaian ini mencerminkan kerja keras Gubernur dan Wakil Gubernur bersama seluruh jajaran. Kami ucapkan selamat atas pencapaian tersebut,” ucap Arbayanto.
Namun, Fraksi Demokrat juga memberikan sejumlah catatan. Salah satunya adalah soal peningkatan realisasi anggaran yang semestinya sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.
Oleh karenanya, Fraksi Demokrat menilai penting untuk tetap mengawal implementasi pembangunan secara menyeluruh dan merata di Jawa Timur
“Fraksi Demokrat siap membahas LKPJ ini secara konstruktif dan produktif demi kesejahteraan rakyat Jawa Timur,” jelasnya. (KN01)