Jakarta, mediakorannusantara.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya untuk terus menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Langkah ini tetap berjalan meski Eddy Sumarman telah resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa koordinasi tersebut khususnya berkaitan dengan penanganan perkara yang melibatkan oknum jaksa. Menurutnya, pihak Kejagung memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan di lembaga antirasuah tersebut. Mengenai pencopotan Eddy Sumarman, KPK memandangnya sebagai kebijakan internal Kejaksaan Agung terkait manajemen sumber daya manusia.
Saat ini, tim penyidik KPK masih memprioritaskan pendalaman terhadap pokok perkara, yaitu dugaan suap ijon proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang (ADK). Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap Eddy Sumarman di masa mendatang, pihak KPK meminta publik untuk menunggu perkembangan hasil penyidikan lebih lanjut.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 18 Desember 2025. Dalam operasi tersebut, tim menyita uang tunai ratusan juta rupiah dan menyegel dua rumah milik Eddy Sumarman. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka utama, yakni Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang, sebagai penerima suap, serta seorang pihak swasta bernama Sarjan sebagai pemberi suap.
Sebagai dampak dari rentetan peristiwa tersebut, Jaksa Agung mengambil tindakan tegas dengan mencopot Eddy Sumarman dari jabatan Kajari Bekasi pada 24 Desember 2025. KPK pun terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain dalam skandal suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi tersebut. ( wa/ar)