Ketua KPID Jatim Yosua Tjiptosoewarno bersama Sekertaris DPRD Ali Kuncoro dan sejumlah wartawan pokja DPRD Jawa Timur saat diskusi soal penyiaran di ruang Bapemperda DPRD Jatim, Senin (30/12/2024).
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Jatim kemarin, tidak ada pelanggaran signifikan yang dilakukan lembaga penyiaran di Jatim.
Hal ini dikatakan Ketua Komisi Penyaiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim, Immanuel Yosua Tjiptosoewarno saat menggelar diskusi dengan Pokja wartawan DPRD dan Sekertariat DPRD Jatim di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (30/12/24).
“Alhamdulillah selama proses pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah di Jawa Timur kemarin, dari pantauan yang kuta lakukan maupun laporan dari.masyarakat, tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran di Jatim,” ujar Yosua.
Yosua menjelaskan, pada Pilkada serentak lalu, pihaknya tergabung dalam Gugus Tugas. Yakni bersama KPU, Bawaslu dan Dewan Pers. Selain mengawasi, KPID juga melakukan pendampingan pada lembaga penyiaran.
“Bahkan gugus tugas juga tidak menemukan adanya pelangagran signifikan dari lembaga penyiaran yang ada di Jatim dalam pelaksanaan Pilkada serantak tanggal 27 Nopember kemarin,” ucapnya.
Dalam pernyataan di publik sebelumnya, KPID Jatim kata Yosua jugabmeminta agar lembaga penyiaran lokal memberikan informasi Pilkada yang disiarkan bersifat objektif dan akurat. Dan pihaknya bersyukur secara umum, pelaksanaan Pilkada di Jawa Timur bejalan relatif kondusif.
Meski begitu, Yosua tak memungkiri jika Pilkada kali ini menjadi tantangan berat bagi pelaku lembaga penyiaran. Terlebih terhadap anggapan bahwa praktik politik uang di lapangan punya peran efektif pada pelaksanaan kontestasi calon.
“Rupanya, banyak pelaku politik yang masih meyakini praktik ini lebih baik dari sosialisasi. Padahal, sedianya sosialisasi harus gencar dilakukan dalam kontestasi. Kabar ini menjadi hal menyedihkan bagi kami khususnya lambaga penyiaran yang ada,” pungkasnya. (KN01)