Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Komisi B DPRD Jawa Timur meminta dan berharap kepada pemerintah provinsi, dan pusat memberikan perhatian atau segera mengucurkan anggaran buat pelaku Usaha, Mikro Kecil, Menengah (UMKM) yang ada di Jatim. Mengingat saat baik APBN maupun APBD ada bantuan buat pelaku UMKM untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi di tengah pandemi Covid 19.“Pemerintah harus segera memetakan apa saja kendala para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya selama pandemi Covid 19 ini apa bahan bakunya sulit didapatkan, atau proses pemasaran barangnya yang sulit dilakukan selama pandemi covid 19 ini. Maka pemerintah harus hadir ditengah pelaku UMKM ini agar solusinya bisa dirasakan langsung oleh pelaku UMKM,”ujar Anggota Komisi B DPRD Jatim, Subianto di DPRD Jatim, Selasa (18/8/2020).
Para pelaku UMKM ini, kata dia, harus mendapatkan perhatian ruang yang besar dari pemerintah daerah dan pusat. Karena pertumbuhan ekonomi selama ini ditopang tiga hal yaitu sektor industri pengelolahan yaitu pelaku UMKM, Perdagangan dan sektor pertanian.
“Sekali pemerintah harus memberikan perhatian ke para pelaku UMKM, mengingat usaha mikro menengah penyumbang PDRB Jatim 57 persen. sehingga sektor UMKM tidak macet lagi,” paparnya.
Lebih lanjut pihaknya menyampaikan, pemerintah provinsi juga memberikan pelatihan program padat karya kepada para tenaga kerja di kabupaten/kota yang telah di PHK atau diberhentikan dari perusahaannya. “Pemprov harus bersinergi dengan pihak pemkab/pemkot yang ada di Jatim untuk membantu tenaga kerja tersebut, sehingga dengan kerjasama tersebut dapat mengurangi angka pengangguran,”pinta Subianto politisi asal Fraksi demokrat jatim ini.
Ia juga menyampaikan, pemerintah pusat juga saat ini telah mengeluarkan anggaran melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebesar 1 Triliun kepada lembaga koperasi yang ada di Jatim ditengah pandemi covid 19.
“Kita harapkan dengan LPDB ini koperasi bisa mengakses untuk mendapatkan dana tersebut dengan mudah, dan jangan sampai juga terhambat dengan persyaratan tertentu. Jadi semua birokrasi yang telah disampaikan Presiden dalam pidato kenagaraan di sidang istimewa kemerdekaan HUT RI ke 75, yaitu harus dipangkas, karena saat ini pemerintah fokus mengembalikan pertumbuhan ekonomi ditengah pandemi Covid 19,”harapnya.
Subianto menambahkan, kepada Bank pemerintah yang telah ada saat ini yaitu Bank UMKM bank Jatim juga memperhatikan para pelaku UMKM ini dengan memberikan modalnya agar para pelaku UMKM ini bisa bangkit lagi. Begitu juga dengan dana jaminan kredit daerah (Jamkrida) juga harus turun membantu permodalan bagi para pelaku UMKM tersebut.
“Untuk daerah yang banyak menampung para pelaku UMKM seperti ditempat wisata untuk segera diberi kemudahan, yaitu dengan membuka tempat wisata tersebut dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,”pintanya.
Disaat keterpurukan ekonomi ditengah pandemic covid 19, Pihaknya berharap pemerintah provinsi Jatim juga bisa menerapkan teori Jatim Nomic karena sangat relavan diterapkan. Sebab, Jatim nomic ini menerapkan tiga pilar yaitu pertama Industrinya harus dijaga, Penyiapan pasar, dan yang ketiga sektor permodalan harus diberikan kepada pelaku usaha. (KIN01)