Surabaya (KN) – Menyikapi kengototan Panwas untuk minta tambahan anggaran, Komisi A DPRD Surabaya mendesak Tim Anggaran Kota Surabaya dan Panwas untuk tidak hanya saling berkirim surat. Anggota dewan berharap mereka segera melakukan pertemuan atau bertatap muka untuk membahas anggaran tambahan yang belum menemui titik temu.“Segera lakukan pertemuan, tatap muka. Jangan hanya saling kirim dan balas surat secara formal, karena tidak akan ada titik temu,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, Kamis (28/5/2015).
Politisi PDIP ini mendesak Panwas segera meminta PNS untuk mengelola anggaran atau bendahara. “Karena anggaran ini kan dana hibah dari Pemkot dan kami berharap itu bisa disampaikan saat pertemuan kedua belah pihak,” imbuhnya.
Adi Sutarwijono mengungkapkan, desakan melakukan pertemuan bertujuan agar pencairan anggaran tambahan yang akan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bisa segera ditandatangani tidak dalam waktu yang mepet seperti NPHD KPU yang dianggapnya terlalu mepet.
“Jangan sampai injury time seperti NPHD KPU yang seharusnya tidak perlu terjadi di Kota Surabaya yang semua sistemnya sudah tertata rapi,” tegasnya.
Dengan adanya pertemuan yang diharapkan ada kesepakatan kedua pihak, Adi berharap tidak ada lagi ancaman mogok dari Panwas dengan alasan anggaran kurang.
Diberitakan sebelumnya, Panwas Surabaya mengancam akan mogok atau hanya mengawal pilkada Surabaya hingga pencalonan saja. Dikarenakan tambahan anggaran sebesar Rp 9 miliar lebih untuk merekrut 4 ribu pengawas lapangan tidak disetujui tim anggaran pemkot. (anto)