Hal itu dikatakan Lucky saat memberikan arahan kepada pegawai Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Sumbar pada acara “Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Reformasi Birokrasi untuk Pencapaian Kinerja 2023” di Padang, Rabu.1/11
“Reformasi birokrasi terus dilakukan oleh Kemenkumham RI secara berkelanjutan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” kata Lucky.
Ia mengatakan reformasi birokrasi tidak hanya berada di tataran general saja, akan tetapi harus dipastikan bagaimana pelaksanaan, administrasi, serta hal tematik yang ada di dalamnya.
“Secara khusus Kemenkumham RI turut berkontribusi mewujudkan reformasi birokrasi tematik yang sejalan dengan program Presiden RI serta pemerintah,” katanya.
Dia menyebut beberapa tematik itu, di antaranya terkait investasi, pengentasan kemiskinan, dan lainnya yang dirasakan serta berdampak langsung kepada masyarakat.
Lucky menjelaskan reformasi birokrasi tematik dapat diimplementasikan kepada berbagai layanan yang ada di Kemenkumham seperti pelayanan di bidang kekayaan intelektual, birokrasi umum, keimigrasian, dan unit lainnya.
Ia meminta seluruh jajaran Kemenkumham RI di daerah agar bisa mendukung serta menyukseskan reformasi birokrasi yang ingin dituju oleh instansi pengayoman tersebut, khususnya di Sumbar.
“Setelah penguatan ini diharapkan setiap Kanwil, termasuk Sumbar dapat melaksanakan tugas dan fungsi terkait reformasi birokrasi secara linear dari kantor pusat,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar Haris Sukamto mengatakan pihaknya akan mengambil langkah strategis demi menguatkan reformasi birokrasi di wilayah Sumbar sebagaimana arahan Kemenkumham RI.
“Sejauh ini kami terus berbenah diri demi mewujudkan reformasi birokrasi yang baik, baik dari sisi sarana, prasarana maupun sumber daya manusia,” ujar Haris.
Menurut da, sasaran yang hendak dituju dari pelaksanaan reformasi birokrasi adalah hadirnya pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. ( wan_an)