Jakarta, mediakorannusantara.com- Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sedang mengejar target agar 20.000 gerai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih dapat selesai dan beroperasi penuh pada Januari 2026.
Tahap awal ini bertujuan untuk memperkuat pusat ekonomi di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
“Kami sedang bekerja mengejar target 20.000 gerai berdiri lengkap dengan isi dan kelengkapannya pada Januari,” kata Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Jakarta, Senin.
Percepatan Pembangunan dan Ragam Jenis Usaha
Farida menjelaskan bahwa pembangunan fisik telah dipercepat sejak Oktober 2025. Percepatan ini didukung oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Tentara Nasional Indonesia (TNI), untuk memastikan standar bangunan dan kelancaran distribusi material.
“Ini adalah bentuk kehadiran negara agar koperasi benar-benar hidup dan langsung memiliki ruang usaha yang layak,” tegasnya.
Berdasarkan data Kemenkop per akhir November 2025, pembangunan telah dimulai di 15.000 titik gerai dan gudang, dari total 82.891 Kopdes Merah Putih yang telah berbadan hukum.
Farida menyebut bahwa setiap gerai didesain untuk enam jenis usaha inti, yaitu:
- Gerai sembako.
- Apotek desa.
- Klinik desa.
- Kantor koperasi.
- Unit simpan pinjam.
- Pergudangan.
- Satu gerai usaha tambahan yang disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing desa.
“Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya tempat transaksi, tetapi pusat layanan ekonomi yang dibutuhkan warga,” ucapnya, menekankan peran koperasi sebagai pusat layanan terintegrasi.
Dukungan Penuh dan Target Akhir
Pemerintah juga memperkuat setiap gerai dengan dukungan peralatan operasional, pelatihan bisnis, serta pendampingan intensif dari 8.000 Business Assistant dan 1.104 Project Management Officer yang akan ditempatkan secara bertahap di lapangan.
Target pemerintah adalah menyelesaikan seluruh 82.000 bangunan koperasi pada periode April–Mei 2026. Hal ini diharapkan akan memastikan operasionalisasi ekonomi desa dapat berjalan secara keseluruhan dan berkelanjutan.
“Kami ingin pertumbuhan ekonomi tidak lagi bertumpu di kota, tetapi bergerak dari desa ke seluruh wilayah Indonesia,” tutup Farida, memproyeksikan pergeseran pusat pertumbuhan ekonomi nasional. ( wa/ar)