Surabaya (KN) – Menyikapi kebijakan sistem pembayan PDAM melalui bank BRI yang dianggap “egois”. Dewan Pelanggan PDAM Kota Surabaya, Jumat (1/6) mendatangi Komisi B DPRD Surabaya. Kehadiran institusi itu untuk mengadukan masalah pembayaran perumahan yang kini ditangani oleh bank. Dalam hearing itu, Dewan Pelanggan menyampaikan protesnya atas kebijakan manajemen PDAM tersebut.
Menurut Ketua Dewan Pelanggan PDAM Ali Musyafak Basier, sejak awal Mei 2012, manajemen PDAM telah menetapkan bank BRI sebagai satu-satunya tempat pembayaran air bagi kelompok pelanggan hotel, industri besar dan mall. Yang disesalkan Dewan Pelanggan, perubahan kebijakan atas tempat pembayaran itu dilakukan sendiri oleh Direksi PDAM tanpa melibatkan Dewan Pelanggan.
“Selama ini, pembayaran dengan cara door to door sudah berjalan lancar dan memuaskan. Yang jadi pertanyaan, kenapa harus BRI yang ditunjuk. Padahal, BRI bukan bank yang ditunjuk sebagai bank pengelola rekening kas PDAM sebagaimana yang diatur dalam UU 1/2007 tentang Perbendaharaan Negara, PP 39 2007 tentang Perbendarahan Negara, Kepmendagari 8/2000 tentang Pengelolaan PDAM dan Perwali 29/2011 tentang Penggelolaan dan Penyediaan Air PDAM. Ini patut dipertanyakan, karena masih banyak bank pemerintah lainnya,” ujar Ali Musyafak, Jumat (1/6).
Sementara Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochammad Machmud menyatakan, pihaknya akan menampung aspirasi dari para Dewan Pelanggan dan akan memanggil direksi PDAM terkait kebijakan itu.
Dalam memberlakukan kebijakan itu, kata Machmud, Direksi PDAM juga harus melibatkan dewan dan Pemkot. “PDAN tidak bisa seenaknya membuat kebijakan karena PDAM itu BUMD yang segala sesuatunya harus melibatkan DPRD dan Pemkot,” tegasnya. (anto/Jack)