Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni.
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkuat langkah pengendalian harga bahan pokok menjelang Imlek dan Ramadan 2026. Ia menilai operasi pasar murah perlu kembali digelar untuk menekan laju inflasi yang lazim meningkat menjelang bulan puasa.
Politisi Golkar yang akrap disapa Toni ini mengatakan, Pemkot Surabaya sebelumnya telah menggelar operasi pasar murah. Menurut dia, langkah tersebut cukup efektif menahan kenaikan harga.
“Jadi yang pertama, Pemkot itu kan sudah melakukan operasi pasar murah beberapa waktu yang lalu. Saya yakin kegiatan tersebut paling tidak menekan laju inflasi yang biasanya naik menjelang datangnya bulan suci Ramadan,” kata Arif Fathoni ditemui di Gedung DPRD Surabaya, Rabu (4/2/2026) petang.
Toni berharap operasi pasar murah kembali dilakukan sebelum Ramadan. Selain itu, ia mendorong perusahaan swasta menyalurkan program tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk bantuan sembako.
“Saya juga berharap, ini momen yang tepat bagi perusahaan-perusahaan itu untuk menyalurkan CSR-nya dalam bentuk sembako kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Arif, distribusi barang murah di tengah masyarakat menjadi kunci pengendalian inflasi. “Jadi kita harus melihat bahwa pengendalian inflasi itu kata kunci untuk pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya,” ucap dia.
Toni juga meminta masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan. Ia menyatakan jika Pemkot Surabaya telah bekerja secara optimal melalui berbagai operasi pasar.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Saya yakin pemerintah kota juga sudah bekerja dengan optimal melalui kegiatan-kegiatan operasi pasar yang sudah dilakukan,” ujarnya.
Selain peran pemerintah kota, Arif mendorong keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengendalian inflasi di Surabaya.
“Saya juga berharap pemerintah provinsi juga berkolaborasi dengan pemerintah kota menggelar Pasar Murah, sehingga inflasi di Kota Surabaya bisa dikendalikan dengan baik,” katanya.
Ia menilai kolaborasi tersebut penting karena Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur. “Jadi kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan Pemerintah Kota Surabaya itu harus dilakukan, khususnya kegiatan-kegiatan pasar murah,” ujar Toni.
Toni juga berharap pemerintah pusat turut dilibatkan, khususnya melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ia meyakini hal itu bisa dilakukan melalui komunikasi wali kota dengan pihak Kemendag.
“Saya yakin dengan komunikasi vertikal yang dimiliki oleh Wali Kota Surabaya, kami juga berharap wali kota juga mendorong Kementerian Perdagangan untuk menggelar operasi Pasar Murah di kota Surabaya,” ujar dia.
Terkait lokasi pelaksanaan pasar murah, Arif menilai jika pasar tradisional lebih efektif dibandingkan wilayah permukiman. “Mungkin lebih efektif di pasar, biar kemudian tidak ada upaya spekulan untuk menimbun barang sehingga (mengakibatkan) terjadi kenaikan harga-harga,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap potensi penimbunan bahan pokok. “Wajib. Jadi pengawasan terhadap spekulan yang berpotensi menimbun sembaku juga harus dilakukan,” tegasnya.
Menurut dia, pengendalian harga menjelang Ramadan membutuhkan kerja bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jadi ini kerja-kerja kolektif lintas OPD yang harus dilakukan demi menjamin kekhusyukan masyarakat muslim yang akan melakukan ibadah di bulan suci Ramadan,” tandasnya. (KN01)