Surabaya (KN) – Pemprov Jatim siap menyongsong Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2018 mendatang. Setidaknya ada 18 Kabupaten Kota di Jawa Timur yang akan menyelenggarakannya, ditambah 1 Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim.Hal tersebut disampaikan oleh Wagub Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf saat menerima Perwakilan Komnas Ham di Ruang Kerja Wagub Jatim, Senin (7/8/2017).
Dalam menyongsong pilkada 2018, berbagai persiapan dilakukan diantaranya penyediaan dana pilkadam koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban berdasarkan tingkat kerawanan (IKP), koordinasi kelancaran teknis penyelenggaraan Pilkada di masing0masing pemerintah daerah. “Selain itu juga dilakukan penyiapan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) dan meningkatkan partisipasi pemilih. Dan yang tidak kalah penting adalah menjaga netralitas ASN” jelasnya.
Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim menuturkan, pilgub tahun 2018 di Jatim, akan diselenggarakan di 666 kecamatan dengan jumlah KPPS 479.557 KPPS. Menurut database, ada sektiar 32.408.738 pemilih yang tersebar di 68.511 TPS. “Terkait anggaran untuk Pilkada, telah disetujui sebesar Rp. 1.070.830.350.439,- . Usulan anggaran hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 275.747.531.439,- dari anggaran hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 sebesar Rp. 794.632.819.000,-,” ungkapnya.
Wagub Jatim mengatakan, anggaran ini merupakan tanggung jawab dari Pemprov Jatim. Dalam hal ini, pemprov memberikan dukungan baik penyediaan anggaran maupun administrasinya. Sedangkan seluruhnya yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan gubernur maupun pemilihan kepala daerah serentak merupakan domain dari KPU.“Kalau sosialisasi domainnya KPU. Pemprov hanya menyediakan anggaran, itupun sudah dibahas antara Pemprov dan DPRD Jatim. Dengan KPU anggarannya sudah clear.” ujarnya.
Dijelaskan, tahun 2018 akan dilaksanakan satu pemilihan gubernur dan 18 pemilihan bupati/walikota secara serentak di Jatim. Adapun 18 kabupaten/kota yang akan diadakan pemilihan serentak yakni Kab. Jombang, Kota Mojokerto, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang, Kota Malang, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Bojonegoro.
Selain itu, terdapat tujuh pejabat kepala daerah yang habis masa jabatannya yakni Kab. Bojonegoro, Kab. Bangkalan,Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Probolinggo, Kab. Tulungagung, Kab. Nganjuk. “Inilah beberapa kabupaten/kota yang masa jabatan bupati/walikota habis. Maka nanti akan ada tujuh pejabat kepala daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikannya, ada delapan kabupaten/kota yang akan diisi Plt antara lain Kabupaten Pasuruan, Kabupaten. Lumajang, Kota Malang, Kabupaten. Jombang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Kediri, dan Kota Madiun. “Plt tersebut diangkat untuk menggantikan bupati/walikota yang kemungkinan ikut mencalonkan kembali dalam pemilihan kepala daerah tahun depan,” jelasnya.
Pada Pilgub 2018, Wagub Jatim akan mengusulkan adanya TPS di rumah sakit maupun di rumah sakit jiwa (RSJ). Tujuannya adalah terpenuhinya hak memilih bagi semua masyarakat yang memiliki hak suara. (wan)