Jakarta (KN) – Diangkatnya Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), memunculkan polemik di berbagai lapisan masyarakat Indonesia.
Prasetyo pun ditantang segera membuktikan kinerjanya dengan menuntaskan kasus yang selama ini jalan di tempat.“Enam bulan yang harus dilakukannya (Prasetyo) untuk membuktikan dan menuntaskan kasus-kasus seperti BLBI,” ujar Pendiri Setara, Romo Benny dalam acara diskusi bertema ‘Pak Jokowi Ikut Parpol, Apa Nasib Gerakan Anti Mafia dan Korupsi?’ yang diselenggarakan oleh Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia di Kafe Deli, Jl Sunda Nomor 07, Jakarta Pusat, Minggu (23/11/2014).
Benny menjelaskan, waktu enam bulan tersebut nantinya akan menjawab berbagai spekulasi terkait alasan Jokowi mengangkat Prasetyo sebagai Jaksa Agung. “Nah, tantangannya apakah Prasetyo bisa menegakkan komitmen serta menegaskan hukum soal BLBI, HAM yakni Munir, kasus Mei 1998 dan kasus yang banyak terjadi di Kejaksaan. Kasus HAM di negara kita tidak dipungkiri sudah sangat menumpuk,” tukasnya.
Setiap warga negara, kata Benny, sah-sah saja dipilih bahkan mengajukan diri sebagai pemimpin lembaga negara, asal berkompeten. Namun, yang membuat sebagian pihak terperangah, latar belakang sebagai elite partai politik menjadikan kemampuan Prasteyo diragukan.
“Saya kira karena dia dari parpol yakni dari Nasdem (Nasional Demokrat) menjadika Prasetyo banyak diragukan oleh sebagian pihak,” ungkap Romo Benny.
Meski begitu, Benny meyakini keputusan Jokowi mengangkat Prasetyo sebagai Jaksa Agung berdasarkan pemikiran yang tak singkat. Jokowi sebagai pimpinan negara tentu memiliki penilaian dan sudut pandang yang patut dihargai. “Kita lihat enam bulan ke depan, apakah keputusan Jokowi itu tepat atau malah sebaliknya,” tandasnya. (red)