Surabaya (mediakorannusantara.com) – Jawa Timur terpilih menjadi tuan rumah Dialog Kebangsaan ‘Pancasila Sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa’ yang digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (14/1/2023).
Bukan tanpa alasan, pemilihan Jawa Timur sebagai tuan rumah berangkat dari data yang dirilis oleh Kementerian Agama RI. Dimana berdasarkan data tersebut, Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Jawa Timur pada tahun 2021 menembus angka 77,8 persen.
Capaian itu menempatkan Jatim sebagai provinsi dengan Indeks KUB tertinggi se-Pulau Jawa. Angka tersebut bahkan tercatat lebih tinggi dari capaian nasional yang berada pada angka 72,9 persen.
Masih dari data yang sama, posisi kedua setelah Jatim ditempati Provinsi D.I Yogyakarta dengan 77,1 persen, Jawa Tengah 77 persen, Jawa Barat 72,7 persen, DKI Jakarta 72,2 persen dan Banten 69,6 persen.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri Dialog Kebangsaan ‘Pancasila Sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa’ yang digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (14/1/2023).
Atas capaian tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir langsung pada Dialog Kebangsaan tersebut menyampaikan, bahwa ini merupakan hasil dari sinergitas, kolaborasi, gotong royong dan tepo seliro yang terjalin di seluruh elemen di Jatim.
“Kami bersyukur bahwa Indeks KUB Jatim pada 2021 berdasarkan data Kemenag RI 77,8 persen. Sedangkan nasional adalah 72,9 persen,” ungkap Gubernur Khofifah.
Selain itu, lanjut Khofifah, juga terdapat moderasi, saling tafahum dan toleransi di dalamnya. Meskipun ada perbedaan-perbedaan pula di dalamnya, tetapi ada understanding diantara satu dengan yang lain. Yang dilanjutkan respect dan trust satu sama lain.”Inilah yang telah mengantarkan capaian indeks KUB Jatim mencapai 77,8 persen,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Khofifah meyakini bahwa dengan meningkatnya angka Indeks KUB Jatim ini juga akan berbanding lurus dengan peningkatan moderasi agama di Indonesia. Mengingat Indeks KUB merupakan salah satu barometer moderasi agama di Indonesia.
“Oleh karena itu saya selalu pesan, Jatim tidak boleh batuk. Kalau sampai batuk, droppletnya bisa sampai ke Ibukota. Sehingga saling tawahum (memahami) antara satu dengan yang lain adalah bagian yang harus kita bangun,” tegasnya.
“Karena Mutual respect ini sangat dibutuhkan untuk bisa menjalin Trust atau kepercayaan satu sama lain,” jelas Khofifah.
Di akhir, Gubernur Khofifah juga menyampaikan terima kasih atas terpilihnya Jawa Timur sebagai tuan rumah penyelenggaraan Dialog Kebangsaan kali ini. Secara khusus, dirinya menyebut acara ini sebagai booster nasionalisme.
“Terima kasih atas dipilihnya Gedung Negara Grahadi untuk membangun Dialog Kebangsaan. Ini adalah bentuk booster nasionalisme dan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Dimana, kita akan mendengar banyak pikiran strategis yang memiliki makna kuat bagi kita semua,” pungkasnya.
Sementara itu Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, dari berbagai studi menyebutkan pada tahun 2023 ini akan terjadi itu perfect storm atau bencana ekonomi yang luar biasa. Yakni resesi ekonomi yang mengakibatkan inflasi dan deflasi di hampir semua negara di dunia.
“Bila Bangsa Indonesia tidak setangguh dan sekuat seperti masa perjuangan Tahun 1945, maka kita bisa ikut terkena imbasnya dari bencana ekonomi. Apalagi saat ini di International Monetary Fund (IMF) sudah ada 16 negara yang harus mendapat bantuan dana dan ada 30 negara lagi antre untuk mendapat bantuan. Artinya ini serius, kita akan berusaha agar tidak antre disitu,” katanya.
Dalam situasi ini, Mahfud menegaskan, Indonesia harus kembali ke Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Jangan sampai warga bangsa saling mencari selamat sendiri-sendiri berdasar ikatan primordial masing-masing dan ingin saling mendominasi.
“Itu berbahaya sekali. Maka dari itulah perlunya kita bicara mengingatkan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Prof. Yudian Wahyudi mengatakan, generasi masa kini patut bersyukur bahwa Indonesia memiliki Founding Father atau pendiri dan proklamator Bangsa Indonesia seperti Bung Karno dan Bung Hatta yang meletakkan pilar dan ideologi bangsa yakni Pancasila.
“Kehebatan Pancasila adalah konsistensi seluruh masyarakat Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Pengorbanan dan keikhlasan para founding father yakni proklamator Bung Karno dan Bung Hatta harus menjadi cambuk untuk menjaga NKRI hari ini hingga masa depan,” urainya.
Menurutnya, Pancasila dalam perspektif Islam adalah istijabah atau doa yang dilantunkan oleh para Nabi yang keberkahannya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
“Lewat Ideologi Pancasila, Indonesia mampu menjaga harmoni, kerukunan, keamanan dan ketertiban diantara masyarakat yang membentang dan terpisahkan dari beribu pulau, suku dan agama,” tandasnya.
Sementara, hadir khusus sebagai narasumber pada diskusi panel Dialog Kebangsaan, Gubernur D.I.Y Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan, dalam Pancasila terkandung Bhineka Tunggal Ika yang dijamin oleh konstitusi. Untuk itu, ketika ada masalah perlu diingat bahwa sesama anak bangsa, harus saling menghargai karena kemajemukan itu sudah luluh dalam Kebhinekaan.
Dirinya mengingatkan bahwa tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia di masa depan sangat luar biasa. Sehingga, diperlukan pemimpin sekaligus generasi di masa depan bisa menatap tegas ke depan, tanpa menoleh ke belakang.
“Harapan saya dalam UUD, jangan hanya mengatakan Bhineka Tunggal Ika adalah lambang negara, tetapi harus kita aplikasikan menjadi strategi integrasi bangsa. Itulah pilihan kita untuk berbangsa dan bernegara,” tegasnya.
Hadir sebagai narasumber dalam diskusi panel Dialog Kebangsaan ini selain Sri Sultan HB X, Dr. KH. Wahid Maktub dan Tokoh agama Wilayah Madura KH. Zawawi Imron.
Turut hadir dalam forum, antara lain Istri Gubernur D.I.Y Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Farid Makruf, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, Ketua Gerakan Peradaban Indonesia H. Ahmad Zaini, Rektor Unitomo sekaligus Ketua Pelaksana Dr. Siti Marwiyah, jajaran Deputi Menkopolhukam RI, pimpinan Pondok Pesantren di Jatim, serta beberapa Ka. OPD Pemprov Jatim. (KN01)