Surabaya (KN) – Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur menyatakan, berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring sementara hingga batas akhir pada 30 April ini, tepat pukul 14.00 WIB diperkirakan hanya dua daerah yang belum merealisasikan pengambilan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP di 12 Kabupaten/Kota di Jatim. Dua Daerah itu yakni Kota Surabaya dan Kabupaten Sampang.Kepala Disnakertransduk Provinsi Jatim Dr Hary Soegiri MBA MSi, melalui Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan dan Informasi Penduduk Disnakertransduk Provinsi Jatim, Drs Sambudi M.Si, di Surabaya, Senin (30/4) mengatakan, penghitungan batas akhir dapat diketahui tepat pada pukul 24.00 WIB nanti malam.
Untuk sementara ini, daerah yang masih belum mencapai 100% pencapaian pengambilan data berjumlah enam daerah, yakni Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1.153.884 orang, Kab Sampang 395.050 orang, Kota Surabaya sebanyak 1.425.339 orang. “Sementara untuk Kota Kediri, Kab Malang, dan Kota Madiun, kami sampai saat ini belum menerima laporan. Kemungkinan pada malamnya sudah bisa diketahui,” ujarnya.
Untuk pengambilan data di Surabaya saat ini masih mencapai 75%, kata Sambudi, dimungkinkan tidak akan tercapai atau sulit terselesaikan pengambilan data e-KTP pada akhir April mendatang, tepat malam nanti. “Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Namun, jika melihat data yang sudah masuk hingga siang ini Surabaya tidak mencapai penuh sesuai dengan target capaian dari pemerintah pusat,” katanya.
Menurutnya, berbagai upaya dan inovasi terus dilakukan dalam menyelesaikan proses pengambilan data e-KTP dimungkinkan mampu memenuhi target pencapaian dari pusat. Seperti halnya, melakukan sistem jemput bola ke masyarakat langsung dan menambah jam operasional dilakukan hingga malam hari.
Lebih lanjut dia mengatakan, apabila hingga batas akhir penyelesaikan pengambilan data pada akhir April ini ternyata masih ada daerah yang belum menyelesaikan maka konsekuensinya Kabupaten/Kota yang belum itu akan membiayai operasional sendiri. “Resikonya tidak ada subsidi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi kalau batas akhir April ada daerah yang belum menyelesaikan proses pengambilan data KTP elektronik,” tandasnya. (rif)