Surabaya (mediakorannusantara.com) – Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) Jaawa Timur pasang badan untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menolak adanya politik identitas jelang Pemilu 2024 mendatang.
Bendahara GP Ansor Jatim, Muhamad Fawait memastikan akan menjadi garda terdepan agar politik identitas tidak terjadi lagi di tahun politik khususnya saat Pemilu 2024 mendatang.
“Ansor memastikan di Jawa Timur tidak akan lagi politik identitas dan akan membuat Jawa Timur sebagai daerah yang paling kondusif di Pemilu mendatanga,” jelas Gus Fawait sapan lekatnya, Kamis (27/10/2022).
Politisi Partai Gerindra Jatim yang juga Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini berharap dengan kondisi Jawa Timur yang kondusif, akan benar-benar menjadi pesta demokrasi di Indonesia.
“Namanya pesta tentunya harus bahagia tidak ada saling serang, saling caci maki. Hasilnya diharapkan bisa sesuai dengan masyarakat. Jika kondusif harapannya juga ekonomi cepat pulih dan investasi makin banyak dan besar di Indoensia khususnya di Jawa Timur,” jelas Gus Fawait LSN ini.
Salah satu cara untuk mencegah politik identitas, kata dia, salah satunya melalui Partai Gerindra.
Bendahara DPD Gerindra Jatim itu menyampaikan, akan mengingatkan kader partai yang juga banyak sekali kader NU untuk tidak menggunakan cara-cara politik identitas.
“Saya sudah minta seluruh kader Gerindra khususnya fraksi Gerindra se Jawa Timur untuk tidak menggunakan cara-cara politik identitas dan cara yang tak beradab,” katanya.
Gus Fawait menyebut, pohaknya akan koordinasi dengan kader-kader Ansor Jawa Timur di parpol lain untuk juga punya semangat yang sama dalam menghindari politik identitas. “Menghindari cara-cara yang untuk memecah belah dan menciderai pesta demokrasi yang ada di Indonesia ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan, pihaknya menolak secara tegas segala bentuk politik identitas dan melarang oraganisasi masa (Ormas) Islam tersbesar di Indonesai itu menjadi firqah atau kelompok identitas.
“Kami menolak politik identitas apa pun, entah itu identitas etnik atau identitas agama. Tidak boleh ada politik identitas. Kami menolak itu,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers Forum Religion of Twenty (R20) atau G20 Religion Forum di Jakarta, Rabu, (7/9/2022) lalu. (KN01)