Surabaya (KN) – Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mengusulkan pembiayaan pembangunan fly over terminal peti kemas (TPK) Teluk Lamong menggunakan skema public private partnership (PPP). Skema pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha ini penting dilakukan karena adanya keterbatasan penerimaan APBN maupun APBD, sedangkan pembangunan fly over tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.“Dukungan pembiayaan melalui sistem investasi ini telah kami lakukan pada pengembangan Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo yang sekarang dikelola oleh Pemprov. Selain itu skema PPP juga kami terapkan pada pembiayaan SPAM Umbulan,” terang Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim Soekarwo saat menerima audiensi PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (7/6/2017).
Menurut Pakde Karwo, jika skema pembiayaannnya menggunakan PPP maka akan didukung oleh Menteri Keuangan. Menurutnya, skema PPP saat ini menjadi salah satu alternatif pembiayaan di tengah stganasi PAD. “Apabila makin banyak proyek yang menggunakan skema pembiayaan PPP, maka akan bisa jadi show case dimana-mana,” ujarnya
Ditambahkan, Pemprov Jatim akan memberikan dukungan dan fasilitasi untuk proses percepatan pembangunan proyek fly over TPK Teluk Lamong. Segala hal yang terkait perijinan oleh Pemprov prosesnya akan dipermudah. Terkait pembangunan jalur lingkar luar barat (JLLB), Pakde Karwo menyarankan agar segera dikoordinasikan dengan pihak terkait. “Saya siap memfasilitasi dan mempertemukan semua pihak terkait, namun skema pembiayaan harus jelas dulu. Karena jika tetap bertahan menggunakan APBD akan susah,” terangnya.
Kerjasama CSR Pembiayaan Kredit Murah Untuk UMKM
Pada kesempatan sama, Pakde Karwo menawarkan kerjasama melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang dimiliki oleh Pelindo III untuk dipinjam oleh Pemprov Jatim. Dana tersebut nantinya akan digunakan sebagai kredit murah bagi pelaku sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Dana CSR tersebut nantinya akan kami bridging-kan dengan Bank UMKM milik Pemprov. Selanjutnya pihak bank yang menyalurkan pada UMKM yang datanya sudah terdata by name by address dengan sistem loan agreement,” ungkap Pakde Karwo.
Ditambahkan, suku bunga yang diberlakukan adalah 6% dan turn overnya secara bulanan. Suku bunga ini jauh lebih kecil daripada suku bunga yang diterapkan bank kepada sektor UMKM pada umumnya yang berkisar hampir 20% per tahun.
“Sebelumnya Semen Indonesia juga sudah setuju, maka jika Pelindo III juga bersedia maka akan saya usulkan kepada Presiden untuk dijadikan model di Indonesia. Metode ini lebih menguntungkan semua pihak, karena uangnya tidak hilang, malah bertambah dan jadi stimulus ekonomi kreatif” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT. Pelindo III I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra menyambut baik tawaran kerjasama yang disampaikan Gubernur Soekarwo. Pihaknya akan segera menindaklanjuti kebutuhan CSR yang dibutuhkan oleh Pemprov Jatim. “Kami telah memiliki dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), dan saya setuju dengan usulan loan agreement yang bapak sampaikan. Semoga dengan program tersebut maka ekonomi masyarakat khususnya UMKM bisa semakin tumbuh,” harapnya. (hms/dw)