Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Sebagai bentuk komitmen kuat dalam menurunkan angka kemiskinan terutama di pedesaan, serta fokus dalam menaikkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama pimpinan dewan sepakat menandatangani Nota Kesepakatan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jatim tahun 2019-2024.Penandatanganan Nota Kesepakatan ini dilakukan saat Sidang Paripurna di DPRD Provinsi Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Kamis (14/3/2019).Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa RPJMD tahun 2019-2024 ini fokus pada penurunan angka kemiskinan terutama di pedesaan dan peningkatan IPM. Menurutnya, tingkat kemiskinan Jatim saat ini tercatat sebesar 10,85 persen, dimana kemiskinan di pedesaan sebesar 15,2 persen dan kemiskinan perkotaan sebesar 6,9 persen.
Dirinya berharap, di tahun 2024 kemiskinan di pedesaan bisa turun menjadi 11,2 persen. Apalagi lima tahun terakhir ini kemiskinan di pedesaan stuck, hanya turun 0,7 persen tidak sampai 1 persen, walaupun kemiskinan perkotaan turun signifikan.
“Jadi kami ingin ada penurunan kemiskinan di pedesaan. Kita sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal ini termasuk berkoordinasi dengan OPD,” jelasnya.
Selain menurunkan angka kemiskinan, Gubernur Khofifah juga memiliki komitmen kuat untuk mendongkrak IPM Jatim. Berdasarkan data BPS tahun 2017, IPM Jatim masuk ranking 15. Angka ini termasuk terendah di Pulau Jawa.
Untuk itu, langkah yang akan dilakukan adalah memperbaiki kualitas SDM dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah, dimana saat ini mencapai 7,34. Artinya masih banyak anak drop out saat SMP/MTs kelas dua semester satu. Ia berharap di tahun 2024 menjadi 9,3 atau SMA/MA kelas satu.
“Saya mohon ketika kita berbicara peningkatan SDM dan daya saing tidak mungkin kita tidak mendongkrak IPM. Untuk itu kami akan koordinasi dengan kab/kota agar kejar paket A, B dan C dikejar sehingga percepatan bisa dilakukan signifikan,” katanya.
Gubernur perempuan pertama Jatim ini menegaskan bahwa semua langkah ini dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Jatim agar terus berada di atas rata-rata nasional. Selain itu agar Jatim tetap menjadi daya tarik bagi investor.
“Kita akan maksimalkan seluruh energi untuk menurunkan kemiskinan terutama di desa, mempersempit kesenjangan baik di perkotaan dan pedesaan, serta menaikkan IPM Jatim di atas rata-rata nasional seperti halnya pertumbuhan ekonomi saat ini,” katanya.
Terkait proses RPJMD ini, Gubernur Khofifah menyampaikan terimakasih atas percepatan proses yang dilakukan DPRD Provinsi Jatim termasuk pembentukan panitia khusus (Pansus). Sehingga setelah proses dari Kemendagri bisa langsung dilakukan penyusunan dan penetapan Raperda. Ini semua dilakukan paling lama enam bulan setelah gubernur dan wagub dilantik.
“Terimakasih kepada sembilan fraksi yang sudah menyampaikannya secara tertulis dan atas seluruh komitmen yang kita bangun. Kami siap berdiskusi untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan menaikkan IPM,” pungkasnya.
Turut hadir dalam sidang paripurna ini, Wakil Gubernur Jatim, Sekdaprov Jatim, serta seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim. (KN01)