KORAN NUSANTARA
Hankam Headline indeks

Gubernur Khofifah Minta BUMD dan UPT Maksimalkan Sumber Pendapatan di Tahun 2024

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Rabu (10/1/2024) pagi saat tiba kembali di Tanah Air setelah sembilan hari menunaikan ibadah Umrah di Tanah Suci Makkah. Tiba di Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo dirinya langsung memimpin Rakor di Gedung VVIP Rooms.

Sidoarjo (mediakorannusantara.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meminta Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) memaksimalkan pendapatan guna menambah belanja Pemprov Jatim di tahun ini. Itu disampaikan kepada awak media usai rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2024, di VIP room Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Rabu (10/1/2024).

“Saya minta agar lebih dimaksimalkan sumber-sumber pendapatan belanja Pemprov Jatim, apakah itu dari BUMD atau UPT. Kinerja Bank Jatim terus ditingkatkan termasuk PT Petrogas Jatim Utama, Pelabuhan Probolinggo, serta beberapa UPT, misalnya Taman Hutan Rakyat di Kota Batu yang mulai didatangi investor,” ungkapnya.

Gubernur juga minta segera disiapkan Investment Project Ready to Offer (I-PRO) rencana pembangunan akses jalan Puspa Agro dan Indonesia Islamic Science Park (IISP) bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan sebagai pusat ekonomi syariah, pusat wisata, budaya, dan juga kuliner.

Lebih lanjut gubernur menceritakan, selama dirinya melaksanakan Ibadah Umroh, dia menjajaki kerja sama dengan Islamic Development Bank (IsDB) yang ada di Kota Jeddah, Senin (8/1/2024) waktu setempat, untuk mempercepat penguatan ekosistem halal di Jatim. Kerja sama dengan IsDB ini dilakukan melalui program reverse linkage yang meliputi pelatihan, pertukaran pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya manusia.

Secara khusus, kerja sama ini dilakukan guna meningkatkan standar kualitas produk halal UMKM Jatim, pelatihan juru sembelih sesuai syariat Islam dan medis. Selain itu, juga pemasaran produk halal Jatim ke negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan pemenuhan kebutuhan jemaah haji dan umrah.

“Ini adalah bagian dari proses yang terus dilakukan untuk memberikan penguatan dan percepatan untuk pengembangan ekosistem halal di Jawa Timur. Sekaligus upaya mengembangkan produk halal yang diakui secara global untuk pasar global,’ tuturnya. (KN01)

Related posts

Bawaslu RI ingatkan Pilkada Cianjur masuk kategori Rawan 

Bakamla RI Buka Pelatihan Terkoordinasi VBSS Internasional

kornus

Kemenperin Usulkan Bantuan Pinjaman Lunak Bagi IKM terdampak COVID-19