Surabaya (KN) – Tiga hal yang harus dicarikan solusi dan menjadi perhatian utama yaitu masalah terorisme, narkoba, dan lapas. Hal itu sangat penting demi menjaga keamanan dan ketertiban umum. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi Bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara”.Hal itu ditegaskan Gubernur Jatim Soekarwo pada Rapat Tiga Pilar Plus Tokoh Agama (Toga) dan Tokoh Masyarakat (Tomas), di Grand City Surabaya, Jum’at (11/11/2016).
Menurut Gubernur Soekarwo, situasi masyarakat yang aman dan nyaman (kondusif) merupakan syarat awal untuk melakukan proses membangun. Jika pertumbuhan dan pembangunan meningkat, kesejahteraan rakyat juga meningkat. Hal ini merupakan segitiga besi yang saling terkait.
“Tiga pilar plus ini merupakan bangunan dasar yang kokoh, yaitu Pemerintah Daerah, TNI/ Polri, DPRD/ Parpol, plus Toga/ Tomas jika ebrsinergi akan menghasilkan hal yang positif. Semula 3 pilar, sekarang ditambah tokoh agama dan tokoh masyarakat sehingga menjadi tiga pilar plus. Tidak hanya kepala desa, Babinsa, tapi tokoh masyarakat. Sehingga suasana harmoni di daerah menjadi lebih kuat bukan suasana mencekam,” ujarnya.
Penanganan konflik di masyarakat yang bernuansa keagamaan biasanya diselesaikan pendekatan secara agama dan kultural, seperti misalnya masalah penolakan terhadap kelompok keagamaan tertentu, penolakan pendirian tempat ibadah agama tertentu, dan penolakan terhadap aktivitas kegiatan agama tertentu. Tetapi kalau konflik masyarakat yang terkait dengan kebijakan pemerintah misalnya masalah pertanahan dan ketenagakerjaan, pendekatan dilakukan secara struktural.
Narkoba mudah diberantas kalau tidak ada backingnya. Semantara ini masyarakat berpikri bahwa backing itu adalah polisi dan TNI padahal ada juga aparatur di lingkup pemerintahan yang mempunyai kekuatan dan kekuasan di daerah masing-masing.
Pimpinan lapas kalau ada tanah akan digunakan terorisme jangan dicampur dengan narkoba dan yang lain karena kasus ada tahanan narkoba dididik menjadi teroris. Kepada Bupati dan Walikota diminta membahas, karena disediakan anggaran untuk membangun lapas khusus teroris.tapi belum ada tanah yang bisa dibangun.
Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Wiranto mengakui, di Jatim sudah terbangun suatu kerja sama yang sangat erat dari tiga pilar, sekarang plus tokoh agama dan tokoh masarakat. Hal itu untuk melakukan suatu proses memimpin, mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang aman tenteram dan damai. Itu sesuatu yang sangat bagus.
“Hal itu bagus sekali. Saya akan mengadopsi apa yang sudah dilaksanakan di Jatim, kalau pimpinan masyarakat, baik pimpinan formal maupun non formal bersama-sama memimpin masyarakat mengarahkan dan membawa masyarakat kearah yang tenang, damai, sejuk, itu sangat positif, karena menjamin bahwa momentum pembangunan bisa berjalan,” katanya.
Tentu ini merupakan suatu kegiatan yang tidak hanya sesaat tapi terus menerus. Kepolisian, TNI, DPRD, Parpol, Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat bersama-sama memberikan pencerahan kepada masyarakat, dimana masyarakat masih paguyuban yang betul-betul masih melihat sosok pemimpin. Hal ini sangat bagus.
“Saya mengajak, ayo kita sama-sama menjaga kesejukan ini. Keamanan jangan hanya diserahkan pada apara keamanan, tapi membangun dan memelihara keamanan merupakan tugas bersama seluruh masyarakat. Tidak hanya diserahkan kepada polisi atau TNI saja. Tetapi ke tiga pilar plus, berarti tokoh agama dan tokoh masyarakat, partai politik, DPRD, juga Pemerintah Daerah, TNI dan Polisi yang merupakan tiga pilar utama dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban,” harapnya.
Sementara Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji menjelaskan, faktor pencetus konflik semakin kompleks, diperlukan dukungan multi stakeholders dengan berorientasi pada pencegahan dan antisipasi yang aktif, tiga pilar plus sebagai ujung tombaknya. Sinergi tiga pilar plus adalah kata kunci bagi keberhasilan mewujudkan kamtibmas yang kondusi
Seluruh Jatim dikumpulkan untuk antisipasi akhir tahun supaya jangan sampai lengah. Termasuk di lapas, selama ini akhir tahun banyak kunjungan maka akan dibantu pengamanannya oleh Polda.
Sementara itu, Pangdam V/ Brawijaya Mayjen TNI I Made Sukadana mengatakan, konflik biasanya munculnya dari unit paling kecil yaitu di desa/ kelurahan, maka jika ada konflik yang paling tahu sejak awal sebenarnya Kepala Desa, Babinsa dan dan Kamtibmas. Melalui rapat tiga pilar plus ini diharapkan, kalau ada konflik kecil seharusnya diselesaikan segera, tiga pilar plus ini yang harus bergerak cepat, jangan sampai meluas. Karena konflik sangat berbahaya, kalau sampai meluas maka sulit dihentikan.
Rapat tiga piular plus ini dihadiri Ketua DPRD Prov Jatim, Wakil Gubernur, Sekda Prov Jatim, kepala SKPD di lingkungan Pemprov Jatim, juga jajaran TNI, Polri, Camat, Kapolsek, komandan koramil, Kepala Desa/ Kelurahan, Babinsa, Kamtibmas dan Toga serta Tomas se Jatim. (wan)