Surabaya (KN) – Gubernur Jawa Timur Soekarwo berencana melakukan revisi besaran atau gaji Upah Minimum (UMK) Kabupaten/Kota buruh di Jawa Timur pada April mendatang. Ini dilakukan setelah adanya rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).“Usulan Revisi UMK sangat bagus karena ini untuk memenuhi kebutuhan hidup buruh sehari-hari setelah kenaikan harga BBM,” ujar Gubernur Jawa Timur, H. Soekarwo saat ditemui usai menemui buruh di kantor Gubernur, Kamis (29/3).
Terkait jumlah UMK yang diajukan, Gubernur mengatakan, untuk besaran masih belum ditentukan karena harus melalui proses dan mekanisme seperti negoisasi dengan serikat buruh, perusahaan, ahli ekonomi dan kebutuhan pokok di pasaran. “Untuk saat ini belum ada angka besaran yang ditentukan karena masih menyesuaikan angka besaran kenaikan harga BBM, kalau 75 % maka kenaikan harus melebihi angka kenaikan BBM tersebut,” ujarnya.
Selain melakukan revisi UMK, Gubernur juga telah mengeluarkan surat edaran tertanggal 28 Februari yang berisi desakan kepada seluruh Bupati/Walikota untuk menertibkan praktik outsourcing. Jawa Timur telah mendirikan posko-posko outsourcing diseluruh Kabupaten/Kota. Posko yang didirikan di seluruh kantor Dinas Ketenagakerjaan ini bertujuan untuk menampung seluruh aspirasi mengenai praktik outsourcing.
Sementara untuk tuntutan penolakan kenaikan harga BBM, Gubernur Jawa Timur berjanji akan memfasilitas para demonstran ke Jakarta untuk menemui presiden. Keputusan kenaikan BBM ini, kata Soekarwo, merupakan keputusan dari Pemerintah Pusat dan DPR RI, sedangkan Pemerintah Provinsi Jatim tidak bisa menolak keputusan itu karena bukan kewenangannya. “Kalau keputusan untuk Jawa Timur saya yang akan memutuskan, tapi jika pemerintah pusat kami tidak bisa mengubah dan menolak,” tuturnya. (yok)
Foto: Gubernur Jatim, Soekarwo