Jakarta (mediakorannusantara.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dinobatkan sebagai Gubernur Peduli Kesejahteraan Aparatur Desa dalam Peringatan 9 Tahun UU Desa pada Hari Desa Nasional di Parkir Timur dan Kawasan Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Minggu (19/3/2023).
Penghargaan tersebut diberikan langsung kepada Gubernur Khofifah dari Ketua Umum DPP APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), Surta Wijaya bersama Ketua Umum DPP ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional) Indra Utama, dan Ketua Umum DPN PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Widhi Hartono.
Atas penghargaan tersebut, Gubernur Khofifah mengucapkan terimakasih sekaligus penghargaan setinggi-tingginya kepada para kepala dan perangkat desa serta masyarakat atas kerja keras yang telah dilakukan dalam memperkuat ketahanan ekonomi.
“Hal ini juga selaras dengan prioritas pembangunan Pemprov Jatim yang fokus untuk membentuk desa mandiri dan berdaya,” ungkapnya
Lebih lanjut, penghargaan ini juga diperkuat dengan pencapaian status desa mandiri hingga mencapai 1.490 desa per Juli 2022. Pencapaian tersebut merupakan yang terbanyak secara nasional.
Gubernur Khofifah kemudian menyebutkan, jumlah desa mandiri di Jatim pada 2022 menunjukkan kenaikan yang signifikan dibanding tahun 2021 yang saat itu hanya ada 697 desa. Artinya, dari total 6.238 desa mandiri di Indonesia, sebanyak 23,88 persen atau 1.490 desa mandiri ada di Jawa Timur.
“Alhamdulillah capaian ini adalah hasil dari kerja keras dan komitmen kita semuanya untuk meningkatkan kualitas pembangunan pedesaan,” katanya
Kedepan, Gubernur Khofifah menyampaikan Pemprov Jatim akan terus mengoptimalkan berbagai program untuk pembangunan di tingkat desa. Terutama dalam memberikan penguatan digitalisasi yang semakin pesat.
Diakhir, Gubernur Khofifah mengatakan, potensi pedesaan di Jatim sangat besar. Sehingga, sangat mungkin untuk dimanfaatkan oleh suatu desa untuk memaksimalkan kemampuan yang ada di desa, maupun kemampuan masyarakatnya. Sehingga desa tersebut akan berkembang dan menjadi desa mandiri.
“Maka mari kita sama-sama berkolaborasi membangun strong partnership untuk menjadikan desa di Jatim lebih maju mandiri dan berdaya,” tutupnya
Selain Gubernur Khofifah, juga ada beberapa tokoh lainnya yang mendapat penghargaan. Di antaranya ialah Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri yang mendapat penghargaan pada kategori tokoh Nasional Penggerak Semangat Gotong Royong Desa, Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian yang menerima penghargaan kategori Tokoh Nasional Penggerak Tata Kelola Baik Pemerintahan Desa, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan yang menerima penghargaan dalam kategori Tokoh Nasional Penggerak Semangat Kemandirian Desa.
Juga ada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) RI Abdul Halim Iskandar yang memperoleh penghargaan sebagai Tokoh Nasional Penggerak Ekonomi Desa, Bank BJB yang memperoleh penghargaan sebagai Bank Peduli Ekonomi Rakyat Desa, Akhmad Moqowam yang menerima penghargaan sebagai Tokoh Nasional Pejuang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Kemudian juga ada Budiman Sudjatmiko menerima penghargaan sebagai Tokoh Nasional Pejuang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Muhammad Asri Anas menerima penghargaan Tokoh Nasional Pemersatu Organisasi Desa, Ahmed Zaki Iskandar yang mendapat penghargaan sebagai Bupati Peduli Kesejahteraan Aparatur Desa, Asep Anwar Sadat yang menerima penghargaan sebagai Kepala Desa Pelopor dan Teladan dalam Menjaga Lingkungan dan Hutan serta Rasito yang menerima penghargaan sebagai Kepala Desa Penggerak Ekonomi dan BUMDesa.
Sebagai Ketua Dewan Penasihat APDESI Luhut Binsar Pandjaitan apresiasi peran dan kerja keras kepala desa, masyarakat desa dan perangkat desa untuk menguatkan perekonomian selama masa krusial atau pada pandemi covid-19 lalu.
“Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras dan peran serta yang dilakukan dalam menjaga ketahanan ekonomi selama pandemi,” ucapnya
“Kemudian saya juga ingatkan seluruh Kepala Desa, Perangkat desa, Masyarakat desa adalah unsur penting untuk mencapai kemaslahatan desa. Maka jagalah persatuan dan kekompakan ini,” ucapnya
Laporan Ketua Pelaksana Peringatan HUT UU Desa ke-9 Asri Anas menyampaikan bahwa konsep desa bersatu yang lahir dari Mendagri dan Menkomarves bukanlah sebuah agenda politik semata. “Sebab pada dasarnya yang kami inginkan adalah antar desa bebas dari perselisihan,”
“Juga kami ingin wujudkan desa yang menjadi ruang-ruang investasi seperti di perkotaan,”
Dirinya menyebutkan, Jatim menjadi daerah yang mengirimkan banyak peserta pada peringatan HUT UU Desa ke-9 yakni sebanyak 210 bus. Adapun peserta yang hadir ialah kepala dan perangkat desa dari 216 kabupaten se Indonesia.
“Kami ingin proses pembinaan ini akan berfokus pada kepala desa, masyarakat desa dan perangkat desa sesuai dengan pedoman UU Desa,” ungkapnya
Dirinya kemudian menyampaikan bahwa program pemerintah seperti Padat Karya mulai menghilangkan norma kegotong royongan yang terjadi di masyarakat.
“Karena biasanya mereka tidak pernah terfikirkan itu. Jadi penting untuk menguatkan kembali norma-norma tersebut. Karena di desa lah kita bisa belajar norma berbangsa dan bernegara,” pungkasnya. (KN01)