KORAN NUSANTARA
Headline indeks Jatim

Gubernur Diminta Segera Mengisi Jabatan Kabiro Perokonomian Pejabat yang Mumpuni

JatimSurabaya (KN) – Kalangan anggota Dewan Perwaklian Rakyat Daerah (DPRD) Jatim meminta kepada Gubernur Soekarwo agar segera mengisi jabatan kepala Biro Perekonomian Pemprov Jatim yang kosong. Desakan ini dilakukan karena saat ini pertumbuhan ekonomi Jatim mengalami perlambatan seiring dengan kondisi ekonomi nasional dan global yang lesu, dan sebentar lagi diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015.

Anggota DPRD Jatim, Zainul Luthfi di DPRD Jatim, Kamis (3/9/2015) berharap Pemprov Jatim bisa memberi solusi yang tepat dalam menghadapi persaingan MEA, khususnya terhadap penguatan 6.800 UMKM di Jatim baik aspek produksi maupun pasarnya.

“UMKM itu menyumbang atau berkontribusi 54 persen PDRB Jatim, sehingga sektor UMKM perlu disupport Pemprov Jatim, ” ujarnya.

Namun pihaknya menyesal, pasalnya saat ini SKPD di lingkungan Pemprov Jatim yang membidangi masalah ekonomi itu justru dibiarkan kosong, khususnya Biro Perekonomian yang banyak berhubungan dengan UMKM. “Harusnya, tim ekonomi pemprov sudah membuat piranti penguatan ekonomi pelaku UMKM hadapi MEA 2015,” ujarnya.

Terkait rencana seleksi terbuka jabatan kepala Biro Perekonomian yang ditinggalkan Made Sukarta yang kini menjabat Kadis Koperasi dan UMKM, politisi PAN ini menilai bahwa lelang jabatan itu bukan satu-satunya jalan yang terbaik. “Saya justru khawatir itu dijadikan celah untuk memasukkan orang titipan dari luar karena memiliki kedekatan dengan penguasa, ” ungkap Zainul Luthfi.
Sementara itu, Anggota DPRD lainnya, Musyaffa’ Noer mengatakan lelang jabatan melalui sistem assesment itu sudah diatur dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun ketika SKPD lain tak usah dilelang sedangkan untuk Biro Perekonomian dilelang, tentu menimbulkan tanda tanya besar.

Menurut Musyaffa, itu dilakukan karena gubernur merasa kurang yakin dengan stok pejabat bidang ekonomi yang mampu menerjemahkan apa yang diinginkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Jatim sehingga perlu dilakukan seleksi terbuka jabatan.

“Tapi kami tidak inginkan lelang jabatan itu dijadikan celah untuk memasukkan orang-orang dekat gubernur yang ada di luar ke dalam birokrasi di lingkungan pemprov karena itu bisa menimbulkan kesenjangan sosial antar pejabat, “ujarnya

Oleh karena itu pihaknya berharap pejabat yang nantinya menduduki kepala Biro Perekonomian benar-benar pejabat yang mumpuni di bidangnya, serta memiliki kredibilitas dan integritas yang baik agar Jatim bisa menjadi barometer ekonomi nasional. (wan)

Related posts

Gubernur Khofifah Gelar Pasar Murah, Bagikan Bansos dan Zakat Produktif di Situbondo

kornus

Puspen TNI : Laporan OPM Tentang Korban TNI Dalam Kontak Tembak Adalah Propaganda Gaya Primitif Dalam Era Digital

kornus

Kurangi Risiko Bencana, BPBD Kota Malang Imbau Masyarakat Waspada Perubahan iklim.