Surabaya (KN) – Angota Komisi B DPRD Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk membuat trobosan baru dalam pelayanan penarikkan pajak, sehingga tidak ada lagi adanya kebocoroan dalam penarikan pajak dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya sistem yang dibangun sekarang masih menumbuhkan agen-agen dalam pembayaran pajak dan hal tersebut akan menimbulkan kebocoran. “Berdasarkan evaluasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) saya menilai masih ada kebocoran dalam pembayaran pajak maupun penarikan pajak,” kata Seketaris Komisi B DPRD Surabaya Edi Rachmad. Rabu (5/11/2014).
Politisi dari Partai Hanura ini menjelaskan, dengan meningkatnya restoran dan hotel semakin banyak di Surabaya ini. Setidaknya pendapatan asli daerah bisa melebihi dari target, namum karena sistem yang dibangun tidak tepat sehingga banyak di manfaatkan agen-agen pembayaran.
“ Dan dari agen-agen ini lah kebocroan PAD terjadi, seharus Pemkot harus mengantisipasi menjamurnya agen, sehingga PAD yang didapat melebihi dari taget dan bisa dimanfaat untuk pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Pemkot, Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat, kata dia, harus menyamakan sistem penarikan pajak untuk peningkatan pendapatan asli daerah.
“ Dinegara-negara maju dalam penarikan pajak baik pemerintah pusat, provensi dan kota menggunakan sistem yang sama sehingga dapat mengantisipasi adanya kebocoran dalam penarikan pajak,” tegasnya. Sembari menuturkan jika sudah terbentuk sistemnya, tentunya sudah tidak akan ada kebocoran PAD.
“ Dan dari pajak itu nantinya dapat diperuntukan untuk pembangunan inprastruktur serta kesejahteraan rakyat, namum bagaimana bisa mensejahterakan rakyat kalau PAD masih bocor karena tidak adanya sistem yang jelas,” paparnya.
Peningkatan PAD seharus bisa tercapai jika Pemkot mampu mengelola dengan baik, selain makin berkembangnya dunia usaha property, perhotelan serta restoran di surabaya. Masih ada sumber PAD lain yang dapat di gali.
“ Untuk PAD Pemkot harus mengotimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), SPBU dan lainnya,” pungkanya. (anto).