Surabaya (KN) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta kepada Pemerintah Provinsi Jatim dan Kementerian Agama (Kemenag) agar mengevaluasi pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Madrasah Diniyah (Madin).Pasalnya, saat ini banyak laporan dari masyarakat yang menilai program bosda untuk Madin di Jatim kurang tepat sasaran, karena dijadikan ajang permainan oleh sejumlah oknum yang tak bertanggungjawab.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Muhammad Fawaid di DPRD Jatim, Rabu (8/10/2014) mengakui, saat ini pihaknya banyak menerima pengaduan dari masyarakat karena Madin yang mereka kelola tidak kebagian jatah program Bosda Madin. Padahal, keberadaan Madin tersebut sudah puluhan tahun.
“Harusnya Pemprov Jatim transparan mengenai syarat Madin yang bisa mendapat bantuan program Madin itu apa saja agar program pemprov Jatim yang sangat baik ini tidak disalahgunakan oleh sejumlah oknum yang tak bertanggungjawab,” tegasnya.
Menurut Fawaid, keberadaan oknum yang mengatasnamakan Kelompok Kerja (Pokja) di setiap kecamatan yang seolah-olah kepanjangan tangan Kemenag yang bertugas menjadi lembaga akreditasi bagi Madin calon penerima Bosda Madin banyak dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, cenderung tidak transparan dan like and dislike sehingga banyak Madin abal-abal justru mendapat bantuan Bosda Madin, sementara yang Madin asli justru tidak dapat.
“Kenapa harus melalui persetujuan Pokja, bukankah Pemprov dan Kemenag bisa bertanya langsung kepada kepala desa atau lurah setempat bahwa Madin di desa itu asli atau abal-abal. Karena itu saya mendesak supaya dilakukan evaluasi,” ujarnya.
Muhammad Fawaid juga sudah menyampaikan keluhan tersebut kepada Gubernur Jatim Soekarwo saat pertemuan sinergitas RPJMD Jatim 2014-2019 antara Pemprov dengan DPRD Jatim beberapa waktu lalu. “Saya berharap Biro Kesmas Jatim dan Kemenag Jatim yang mengurus program Bosda Madin tidak menutup mata dengan keluhan masyarakat, sebab program yang sangat baik ini jangan malah diselewengkan,” tegas Fawaid.
Dengan adanya temuan dan laporan dari masyarakat, pihaknya berharap pihak Pemprov ke depan melakukan verifikasi ketat agar tidak salah penyaluran dananya. Bahkan, dirinya sangat mendukung penuh jika anggaran untuk madin ditambah. “Anggaran bantuan Bosda Madin harus diperbesar dan verifikasi penerimanya diperketat,” ujarnya. (rif)