Jakarta, mediakorannusantara.com-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta Menteri Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera menyelesaikan persoalan anggaran TNI yang selama ini masih bersifat swadaya saat memobilisasi alat penanganan bencana di Sumatra.
Said menekankan perlunya rumusan kebijakan anggaran yang cepat namun tetap hati-hati agar kendala biaya operasional di lapangan tidak lagi membebani institusi pelaksana seperti TNI.
Kritik ini muncul menyusul pernyataan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengenai penggunaan dana mandiri dalam proses pemulihan bencana.
Said menilai kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi jika BNPB selaku koordinator penanganan bencana lebih responsif dalam mengajukan kebutuhan dana ke Kementerian Keuangan. Menurutnya, alokasi dana siap pakai (on call) dalam APBN 2025 masih tersedia sekitar Rp500 miliar yang bisa segera dioptimalkan.
Salah satu fokus utama bantuan TNI adalah pemasangan jembatan Bailey oleh Zeni Tempur untuk membuka akses daerah terisolasi.
Said memandang kebutuhan anggaran untuk mobilisasi alat ini relatif kecil dan dapat segera dicairkan jika koordinasi lintas sektor berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi.
Selain dana operasional, DPR juga mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menambah pengadaan jembatan Bailey guna memperkuat kesiapsiagaan nasional.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran penanganan bencana yang memadai.
Menkeu menyatakan dana tersebut siap dicairkan kapan saja asalkan prosedur administrasi yang diperlukan telah terpenuhi oleh kementerian atau lembaga terkait. Banggar DPR pun mengingatkan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama di atas prosedur administratif yang berbelit-belit. ( wa/ar)