Jakarta (KN) – Perjuangan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo untuk menyejahterakan masyarakat Jatim dan memajukan perekonomian nasional melalui sarana transportasi, khususnya kereta api membuahkan hasil yang menggembirakan. Menteri Perhubungan RI, Ignatius Johan akhirnya menyetujui usulan Pakde Karwo untuk membangun jalur ganda (double track) kereta api jalur tengah dari Surabaya sampai Madiun.
Hal itu terungkap saat Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim bertemu Menhub RI dalam rapat bersama Gubernur se-Jawa di Ruang Nanggala, Gedung Cipta lantai 7 Kantor Kementerian Perhubungan RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta, Jumat (12/2/2016).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Soekarwo mengungkapkan pentingnya pembangunan double track bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi Indonesia, khususnya Jatim. “Jatim adalah pusat aktivitas ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur, sehingga kelancaran arus transportasi menjadi syarat yang mutlak” katanya.
Karena menjadi sentra ekonomi, hampir keseluruhan jalan-jalan arteri di Jatim visi rasio kemacetannya sudah mendekati 1. Artinya, titik-titik kemacetan terjadi di semua ruas jalan arteri di Jatim. Untuk mengurangi beban kepadatan itulah, dibutuhkan pembangunan double track kereta api jalur tengah.
Sejatinya, sejak 2014 pembangunan double track telah dimulai dari Solo menuju Ngawi, sedangkan double track lintas utara Surabaya-Jakarta sudah beroperasi. “Namun saya usul, double track lintas tengah juga harus dibangun, yaitu Surabaya-Mojokerto-Jombang-Madiun-Solo, jadi pembangunannya jangan dari Solo saja, tapi juga dari sisi timur yaitu Surabaya” tuturnya.
Usulan Pakde Karwo tersebut mendapat tanggapan positif, Menteri Perhubungan RI, Ignatius Johan memberi lampu hijau untuk Pakde Karwo. Terkait pembangunan double track dan keperluan transportasi perkeretaapian, Kementerian Perhubungan RI telah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp. 1.252.631.210.000,-
Anggaran tersebut diantaranya untuk membangun double track Kereta Api Lintas Selatan Jawa antara Madiun-Kedungbanteng sebesar Rp. 75,54 Miliar, double track Jombang-Wonokromo Rp. 15 Miliar, dan double track Jombang-Madiun sebesar Rp. 590,77 Miliar. Ditargetkan, pada 2018 atau 2019 seluruh jalur tersebut dapat beroperasi.
Selain double track, Pakde Karwo juga mengusulkan pembangunan bandara-bandara di wilayah kepulauan, diantaranya di Pulau Kangean dan Pulau Masalembo, keduanya berada di wilayah Madura. Selama ini, masyarakat hanya mengandalkan kapal perintis untuk menuju ke pulau tersebut.
“Kendalanya, saat ombak mencapai 2 meter, kapal tidak berani kesana. Sehingga masyarakat disana menjadi terisolir, karena itulah, keberadaan bandara merupakan kebutuhan utama. Saya usulkan, dua bandara ini harus segera dibangun” ujarnya.
Tak hanya itu, Pakde Karwo juga mengusulkan untuk membangun bandara bertaraf internasional di Malang Selatan, tepatnya di Purboyo, sedangkan Bandara Abdulrachman Saleh akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan Hankam, khusunya TNI AU. Jika hal itu terwujud, maka bandara Purboyo bisa melayani minimal 11 kabupaten/kota di Jatim, diantaranya Kabupaten/Kota Pasuruan, Malang, Blitar, Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Kediri.
Tol Suramadu
Usulan Pakde Karwo lainnya adalah penggratisan tarif tol di Jembatan Suramadu. Pasalnya, tujuan utama keberadaan jembatan tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Madura. Jika ditarik tarif yang mahal, tentu barang-barang yang masuk ke Madura juga ikut mahal.
“Alhamdulillah Presiden telah menyetujui tarifnya turun 50%, tetapi saya usul, yang turun 50% itu hanya kendaraan pribadi dan angkutan penumpang, tapi untuk kendaraan angkutan barang, tarifnya bisa turun 70% atau bahkan gratis, sehingga barang-barang yang dikirimkan kesana bisa lebih terjangkau oleh masyarakat Madura” urainya.
Ignatius juga menyetujui pembangunan bandara di Pulau Kangean dan Masalembo, serta pengembangan bandara internasional Purboyo di Malang Selatan sebagai bandara bertaraf internasional.
“Namun saya minta, pembangunan bandara internasional di Malang diarahkan ke Malang Selatan, seperti di daerah Purboyo, disana ada lahan luas milik TNI AL yang bisa dimanfaatkan, secepatnya, kami bersama Pakde Karwo berkoordinasi dengan TNI AL untuk mewujudkan rencana itu. Untuk usulan Pakde Karwo terkait penggratisan tarif tol Suramadu, saya akan mendukung” jelasnya.
Secara keseluruhan, anggran APBN yang disiapkan Kementerian Perhubungan RI untuk pembangunan transportasi di Jatim pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.821.415.790.333,-. Anggaran tersebut terbagi dalam 5 program kegiatan. Yakni, Ditjen Perhubungan sebesar Rp. 94.674.175.000,- Ditjen Perkeretaapaian sebesar Rp. 1.252.631.210.000,- Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp. 606.014.947.333,- Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp. 180.234.236.000,- dan BPSDM Perhubungan sebesar Rp. 687.861.222.000,-.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DLLAJ Jatim, Ir. Wachid Wahyudi yang mendampingi Pakde Karwo dalam rapat tersebut menambahkan, pihaknya menyambut gembira persetujuan Menteri Perhubungan RI, Ignatius Johan, khususnya pembangunan bandara dan penambahan 2 kapal perintis untuk pelayanan transportasi di Madura.
“Dari 48 pulau di kepulauan Madura, baru 6 pulau yang sudah dilayani 2 kapal perintis, dan itu pun hanya disinggahi setiap 7 hari sekali. Karena itu, saya menyambut gembira keputusan Pak Menteri, dan terutama kepada Pakde Karwo yang telah memperjuangkan masyarakat Jatim” pungkasnya. (yo)