Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad, Sahat Tua Simanjuntak bersama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat mendatangani dan pengesahan Pertangungjawaban APBD 2020Selasa (3/8/2021).
Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Sembilan fraksi di DPRD) Jatim menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Namun ada beberapa catatan fraksi DPRD Jatim yang perlu diperhatikan Pemerintah Provinsi Jatim.
Juru Bicara Fraksi Nasdem, H Muzammil Syafii saat menyampaikan pendapat fraksi para rapat paripurna di DPRD Jatim, Rabu (4/8/2021) menyampaikan, catatan dari Fraksi Nassdem yaitu berharap dan meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar meningkatkan kinerja anggaran dan keuangannya, sehingga serapan anggaran di pemprov dapat terlaksana dengan baik.
Kedua, Fraksi nasdem mendorong Pemprov Jatim khususnya Inspektorat untuk lebih intens melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan pemprov Jatim, khususnya terkait penggunaan, pelaksanaan dan pertangungjawaban keuangan.
Ketiga, terkait recofusing anggaran untuk Covid-19 diharapkan betul – betul bisa digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang saat ini semakin tidak terkendali di Jatim, khususnya di daerah Madura. Bahkan bantuannya untuk masyarakat miskin ditengah pandemi bisa tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran anggaran.
Keempat, Fraksi Nasdem meminta Pemprov Jatim untuk menggunakan perangkaan pertanggunjawaban APBD tahun anggaran 2020 yang telah diaudit dan menjalankan rekomendasi oleh BPK RI.
“Kami harap rekomendasi dan catatan ini bisa menjadi bahan kedepannya saat rekonstruksi APBD berikutnya, sehingga terdapat keesimbangan antara perencanaan dengan kebutuhan menghadapi tantangan ekonomi kedepan yang lebih dinamis,”pungkas Muzammil yang juga Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jatim ini.
Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Jatim, Hari Putri Lestari menyampaikan Fraksi PDIP Jatim mencatat ada dua yang diperlu diperhatikan oleh pemerintah provinsi Jatim, yaitu disektor pendidikan, dan kesehatan, sehingga kedepannya bisa menghadirkan manfaat yang lebih tinggi bagi warga Jatim.
Untuk sektor kesehatan ini, Fraksi PDIP menyayangkan serapan anggaran yang rendah dibidang kesehatan terutama disaat semua menghadapi Covid- 19. Demikian pula anggaran program pembinaan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang hanya terserap 37,06 persen.
“Fraksi PDIP dapat memahami,bahwa pandemi covid 19 telah menyebabkan terjadinya recofusing APBD Jatim untuk menyelamatkan nyawa manusia semasa pandemi covid 19. Oleh karenanya beberapa penjelasan terkait capaian dan alasan tidak optimalnya implementasi program – program tertentu dalam kewajaran. Namun demikian Fraksi PDIP meminta agar pemprov Jatim berusaha menemukan terobosan yang terbaik, sehingga persoalan pandemi Covid-19 tidak digunakan oleh oknum tertentu sebagai alasan pembenaran atas tidak optimalnya kinerja yang terjadi, “pintanya HPL sapaan akrab Hari Putri Lestari.
Anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan (Dapil) Jember Lumajang itu, juga menyoroti Sisa Anggaran Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Fraksi PDIP meminta Pemprov Jatim untuk lebih kreatif dan proaktif dalam menyikapi berbagai kendala dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan pemprov Jatim. Karena seluruh warga Jatim menggantungkan kehidupan kesehariannya pada kebijakan dan program yang dirancang oleh pihak pemerintah Provinsi Jatim.
“Penjelasan eksekutif terkait Silpa ini merupakan kendala atau keterbatasan yang semestinya dapat diantisipasi dengan baik, dan pihak fraksi PDIP menilai Silpa ini merupakan sebuah kerugian peluang bagi proses pembangunan demi kemaslahatan warga Jatim. Silpa merupakan indikasi bahwa telah terjadi upaya pemerintah daerah untuk menahan belanja. Maka belanja pemerintah daerah ini sangatlah dibutuhkan sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, utamanya dimasa pandemi ini yang sangat membantu dan menekan kinerja ekonomi masyarakat,”pungkasnnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan menyampaikan banyak terima kasih kepada Fraksi – Fraksi di DPRD Jatim yang telah menyampaikan pandangan akhirnya dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 ini menjadi Perda.
“Ini hasil pembahasan bersama terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama badan anggaran telah menyamaikan pendapatnya pada tanggal 17 juni 2021 bahwa rperda tentang peryangungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 telah sesuai dan memenuhi ketentuan unit formal,dan teknis dan layak dilakukan pemabicaraan lebih lanjut,” katanya.
Setelah melalui berbagai tahap pembahasan, akhirnya raperda tersebut disahkan menjadi perda. “Kami menyampaikan terimakasih bawa fraksi fraksi telah menerima dan menyetujui dengan berbagai catatan catanan terpeting, dan semua untuk menjadi Perda provinsi Jatim.
Gubernur juga mengaku telah mempelajari secara seksama dan akan kami indak lanjuti dengan tetap memperhatikan permasalahan yang ada. Gubernur menandaskan terkait dengan isolasi teritorial yang disampaikan FPDIP. “Garis dari pemeritah pusat adalah isolasi terapi pusat dan isolasi terpusat. Coordinator di setiap provinsi adalah pangdam di masing-masing wilayah teritorial,” tandasnya.
Gubernur berharap, masukan masukan yang disampaikan fraksi fraksi tersebut sebagiamana yang ubernur , kami herparak bahwa hal tersbeut akan dapat memperbaiki seluruh kinerja dan menerapkannya.
“APBD yang berdampak pada kinerja penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan prinsip efisien, efektif, dan ekuntabel,” tegasnya.
Gubernur juga berjanji akan menindak lanjuti catatan-catatan faksi secara berkelanjutan untuk menghasilkan sistem pengolaan APBD yang berkualitas pada tahun tahun yang akan datang. (KN01)