Surabaya (KN) – Komisi B DPRD Jatim meminta kepada pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau instansi dinas di lingkungan Peprov untuk melakukan koordinasi untuk mengurangi dampak kekeringan yang mulai melanda wilayah Jawa Timur.Ketua Komisi B DPRD Jatim, Agus Dono saat ditemui di DPRD Jatim, Selasa (24/9/2013) mengatakan bahwa ancaman kekeringan adalah kejadian setiap tahun. Untuk itu, dia meminta supaya pemerintah melakukan antisipasi jauh jauh hari, sehingga dampaknya tidak signifikan pada pertanian termasuk merembet hingga masalah perekonomian di Jatim.
Menurutnya, sejak dulu pihaknya sudah meminta pada pemerintah pusat untuk membantu realisasi pembangunan embung-embung di daerah yang memiliki curah banyak. Embung tersebut sebagai cadangan irigasi disaat musim kemarau. “Sayangnya sampai saat ini pemerintah pusat tidak banyak merespon permintaan ini,” ujarnya.
Maka itu, untuk mengantisipasi kekeringan ini pihaknya meminta kepada pemerintah agar segera melakukan pemetaan, serta mengambil langkah seperti pemberian bantuan pompa air. “Komisi B kena dampaknya saja. Untuk mendesak dalam pembuatan embung jelas bukan tupoksi kami. Kita hanya menfasilitasi untuk mengkoordinasikan ke teman – teman di komisi yang membidangi infrastruktur,” tuturnya.
Ia menambahkan, saat ini menurut data dari Provinsi Jatim ada sepuluh daerah yang saat ini berada pada ambang ancaman kekeringan. Sepuluh daerah tersebut adalah Bangkalan, Sampang, Sumenep, Pamekasan, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Madiun, Lumajang dan Lamongan. Padahal beberapa daerah tersebut menjadi kawasan lumbung padi seperti di Lamongan.
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengatakan, Pemprov Jatim akan membangun geomembran untuk menampung air hujan. Program tersebut dilakukan untuk mengurangi terjadinya kekeringan di beberapa daerah di Jatim.
Ia menjelaskan, saat ini di Jatim sebenarnya ada 17 daerah yang berpotensial mengalami kekeringan, namun saat ini tinggal 10 daerah saja. Salah satu faktor yang memengaruhi berkurangnya kekeringan dikarenakan geomembran di daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekeringan seperti Bojonegoro, Sampang, Probolinggo, Situbondo, Madiun, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Mojokerto dan Tuban.
”Karena itu, setiap tahun pemprov akan membangun geomembran di daerah-daerah yang berpotensi kekeringan. Tahun ini, ada sekitar 100 geomembran yang akan dibangun begitu juga tahun depan,” ujarnya.
Ditegaskannya, permasalahan kekeringan ini tidak bisa serta merta terselesaikan, dikarenakan air tanahnya diambil untuk pertanian. Untuk itu, program-program untuk menyelesaikan permasalahan kekeringan ini akan terus dibahas, mungkin ada solusi-solusi baru yang juga bisa digunakan dalam sistem pertanian. (rif)