Jember (MediaKoranNusantara.com) – Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember berakhir ricuh, Selasa (15/10/2019). Terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan satuan polisi dari Polres Jember. Bahkan, pintu gerbang kantor bupati Jember jebol akibat kericuhan tersebut.
Kericuhan bermula ketika mahasiswa yang sudah lebih satu jam berunjuk rasa tak ditemui Bupati Faida. Mereka ditemui Wakil Asisten 1 Bagian Pemerintahan Moh. Djamil dan Kepala Bakesbangpol Bambang Hariyono.
Akibatnya para mahasiswa memaksa masuk ke Gedung Pemkab Jember untuk menemui bupati secara langsung. Namun hal itu dicegah polisi dan mengakibatkan terjadinya aksi dorong. Akibat aksi itu, 5 orang mahasiswa terluka dan pingsan, sehingga harus dibawa ke klinik kesehatan terdekat.
Setelah aksi dorong itu, Kapolres Jember AKBP Alfian Nurrizal menemui ratusan mahasiswa dan menenangkan massa. Perwakilan mahasiswa pun diajak ke dalam gedung Pemkab Jember untuk diajak berdiskusi. Kapolres juga menelepon bupati. Namun berkali-kali teleponnya tidak diangkat.
“Kapasitas saya adalah menemui adik-adik dan monggo disampaikan kepada kami, saya Asisten 1 (bagian pemerintahan) dan Pak Bambang dari Bakesbangpol,” ujar Moh. Djamil membuka diskusi di ruang tamu Gedung Pemkab Jember, Selasa (15/10/2019).
Dalam pertemuan tersebut, 6 orang perwakilan mahasiswa hadir. Namun mereka tetap menuntut untuk menemui Bupati Jember Faida.
“Kami sudah terlalu lama menunggu pak, kami hari ini ingin ditemui bupati. Dulu tidak ditemui, sekarang jangan sampai tidak ditemui,” ujar Roni salah seorang mahasiswa.
Perwakilan mahasiswa masih tetap ngotot untuk menemui Bupati Jember Faida.
“Tetapi sesuai perintah pimpinan melalui Sekretaris Pemkab, kami menerima aspirasi dan menemui adik-adik. Tapi untuk kewenangan, dan apakah aspirasi itu diterima, itu menjadi domain bupati. Saya hanya menjalankan tugas,” ujar Djamil kembali menjawab pernyataan mahasiswa.
Menurut para mahasiswa itu, pada tanggal 25 September, aksi mengenai pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) itu pernah dilakukan, tapi bupati tidak menamapakkan batang hidungnya.
“Minggu kemarin kami juga sudah hearing dengan DPRD, dan memang sudah berkali-kali disurati. Kami meminta bupati untuk benar-benar memperhatikan kami. Kader kami 5 pingsan dan luka-luka gara bentrok tadi, dan kami menolak minum karena sahabat saya di luar luka-luka,” kata Siti Hanidah aktivis mahasiswa lainnya, sekaligus menolak tawaran minum dari Kapolres.
“Kami akan tunggu bahkan sampai magrib nanti kami akan menunggu. Kalau bupati tidak punya inisiatif sampai kapan persoalan ini selesai,” tandasnya.
Menerima jawaban dan tanggapan tersebut, Kapolres Jember AKBP Alfian Nurrizal berinisiatif untuk menelepon Bupati Jember Faida. Tapi berkali-kali tidak diangkat.
“Lihat itu, Kapolres telpon aja tidak diangkat, bupati apa itu,” ujar celetukan salah satu mahasiswa.
Kapolres pun menawarkan untuk melakukan video call, tapi ditolak mahasiswa.
“Saya telpon tidak diangkat, karena ibu bupati sedang sibuk. Kemudian untuk video call tawaran itu agar ada komunikasi dan terkait tanda tangan pakta integritas bisa menyusul kemudian,” kata Alfian.(dtc/ziz)