Surabaya (mediakorannusantara.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menekankan pentingnya pengendalian inflasi dan peningkatan investasi di Jawa Timur dalam acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Forum Investasi se-Jawa Timur Tahun 2024, yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Kamis (17/10/2024).
Dalam sambutannya, Adhy Karyono menyampaikan rasa syukur atas pencapaian pembangunan di Jawa Timur yang telah berjalan dengan baik hingga saat ini. “Hari ini kita patut bersyukur bahwa pembangunan di Jawa Timur berjalan dengan baik. Stabilitas ekonomi, terutama dalam hal pengendalian inflasi dan investasi, tetap terjaga,” ujar Adhy.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi yang sedang dihadapi, terutama dalam hal inflasi dan investasi. “Pengendalian inflasi dan peningkatan investasi menjadi kunci utama untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dukungan dan partisipasi seluruh elemen, termasuk para Bupati, Penjabat Sementara (PJS), dan Wali Kota, sangat berperan dalam keberhasilan ini,” tambahnya.
Adhy Karyono juga mengapresiasi kontribusi besar Jawa Timur terhadap ekonomi nasional. Dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 4,98%, Jawa Timur mencatatkan angka tertinggi di antara provinsi di Pulau Jawa. “Kita patut berbangga bahwa Jawa Timur berkontribusi sebesar 14,43% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dan 25,30% terhadap PDRB Pulau Jawa,” ungkapnya.
Di triwulan ketiga tahun ini, investasi di Jawa Timur berhasil mencapai angka Rp 39,69 triliun, menunjukkan komitmen yang kuat dalam mempertahankan daya saing ekonomi di tengah tantangan global.
Adhy Karyono pun mengharapkan agar kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan pelaku usaha terus ditingkatkan guna menjaga momentum positif ini. HLM juga menyepakati komitmen bersama akselerasi implementasi Jatim Sigati (Sinergi Gapai Inflasi Terkendali) menjelang HBKN Natal & Tahun Baru 2025, dengan menekankan pada:
1. Penguatan monitoring harga harian melalui SISKAPERBAPO & platform digital di masing-masing kab/kota.
2. Penguatan etalase pengendalian inflasi kab/kota (EPIK), khususnya menjelang HBKN Nataru.
3. Perluasan KAD intra Prov. Jatim antara daerah surplus & defisit dalam rangka meminimalisir disparitas harga di Jatim.
4. Pengaturan pola tanam & produksi bahan pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan terjaga sepanjang tahun.
5. Monitoring & evaluasi penerapan tarif angkutan sesuai dengan kewenangan. (KN04)