Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah mendorong pemerintah agar melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dorongan itu disampaikannya karena melihat situasi Covid-19, khususnya di Jawa Timur terus melandai.
“Tidak perlu ada pengetatan mudik, yang terpenting di masyarakat itu muncul kesadaran bahwa Covid-19 belum selesai. Karena yang namanya Covid belum selesai, maka protokol kesehatan (prokes) minimal pakai masker harus dilakukan,” kata Anik Maslachah di Gedung seusai rapim di Gedung DPRD Jatim, Senin (21/3/2022).
Sekarang ini, kata Anik, yang terpenting adalah masyarakat tidak abai terhadap prokes. Apalagi saat bulan suci Ramadhan itu menjadi momentum bagi pedagang kaki lima (PKL) atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk mengais rezeki lebih.
“PKL dan UMKM tidak perlu ada larangan, yang terpenting prokes antara penjual dan pembeli. Jadi yang terpenting kesadaran untuk prokes. Seminimal mungkin memakai masker tidak perlu ada pembatasan-pembatasan. Toh masjid dan musala jalankan itu,” jelas dia.
Bahkan pula, Anik menyebut, ibadah Umrah dan Haji di Saudi Arabia juga telah diizinkan. Maka dari itu, dia berharap, pemerintah tidak membatasi masyarakat saat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan.
“Tapi saya tidak sepakat kemudian Covid-19 dianggap sudah selesai, sehingga masyarakat abai. Yang saya sepakat adalah tidak perlu ada larangan atau pembatasan,” tegas dia.
Di sisi lain, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga meminta kepada pemerintah khususnya Pemprov Jatim agar dapat mengangkat perekonomian masyarakat. Terlebih, menjelang bulan suci Ramadhan harga kebutuhan pokok diprediksi mulai merangkak naik.
“Bagaimana mengungkit perekonomian ini, sehingga intervensi pemerintah harus ada. Saya juga mendorong kepada pemerintah untuk minyak goreng harus tetap ada HET (Harga Eceran Tertinggi),” tandasnya. (KN01)