Surabaya (mediakorannusantara.com) – Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Muhammad Fawait meminta kepada BUMD Perbankan di Jatim agar dapat menggenjot struktur kredit untuk menumbuhkan perekonomian dalam mengentas kemiskinan.
Komisi C DPRD Jatim hearing dengan BUMD Perbankan, Rabu (10/5/2023).
Hal tersebut disampaikan M Fawait usai hearing dengan BUMD Perbankan di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Rabu (10/5/2023). Hearing tersebut diikuti perwakilan mulai dari Bank Jatim, Bank BPR Jatim, Jamkrida Jatim hingga Biro Perekonomian Pemprov Jatim.
“Pada intinya kami meminta supaya struktur kredit yang ada di Bank Jatim dan BPR Jatim itu betul-betul bisa membantu di dalam menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang wujudnya adalah (mengentas) kemiskinan,” kata M Fawait ditemui usai hearing.
Menurut dia, struktur kredit yang ada di Bank Jatim sekarang ini sudah bagus. Untuk itu, diharapkan ke depan bisa diekspansi ke sektor-sektor yang langsung berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.
“Contohnya digenjot lagi dari pertanian, pertanian, peternakan, perkebunan dan lain sebagainya, termasuk UMKM,” ujar Gus Fawait, panggilan lekatnya.
“Maka perlu niatan dari Bank Jatim untuk melakukan ekspansi itu supaya bisa membantu Gubernur dalam pengentasan kemiskinan” sambungnya.
Diketahui, pada Triwulan 1 tahun 2023, Bank Jatim berhasil melewatinya dengan kinerja yang cukup memuaskan. Selama tiga bulan pertama tahun 2023 ini, penyaluran kredit Bank Jatim membukukan pertumbuhan yang signifikan yaitu 13,44 persen (YoY).
Angka tersebut melebihi dari target Bank Jatim sebesar 12-13 persen. Untuk pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada sektor konsumer sebesar 17,43 persen (YoY) dan sektor Komersial & SME 7,77 persen (YoY).
Selain struktur kredit yang ada di sektor Perbankan, Gus Fawait juga mendorong Dana Bergulir (Dagulir) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur juga dimaksimalkan. Sebab, sampai hari ini Dagulir yang ada di masing-masing OPD banyak yang belum terserap di masyarakat.
“Dagulir yang ada masing-masing OPD itu disosialisasikan dengan baik ke bawah. Sehingga dana ini bisa dimanfaatkan untuk roda perekonomian supaya jadi upaya pertumbuhan ekonomi dan (pengentasan) kemiskinan,” ungkap dia.
Ia menambahkan, sekitar Rp127 miliar lebih Dagulir belum terserap di masyarakat. Jumlah tersebut merupakan total Dagulir yang ada di semua OPD Pemprov Jatim. Mulai dari Biro Perekonomian, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, hingga Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim.
“Ada Rp127 miliar lebih yang belum terserap di masyarakat. sehingga harapan kita itu yang akan menjadi prioritas untuk disosialisasikan oleh Perbankan,” tandasnya. (KN01)