Jakarta,mediakorannusantara.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, berharap agar berlakunya regulasi terkait Bank Tanah dapat mengakomodir semua kepentingan.

Ia juga menekankan, dengan terbitnya regulasi terkait Bank Tanah tidak menyebabkan tumpang tindih pada pelaksanaannya di lapangan.

“Contohnya adalah ketika kita menangani tanah terlantar, Bank Tanah itu dapat menjadi pintu masuk untuk tenor waktu penggunaan tanah,” ujar Hadi Tjahjanto saat memimpin Rapat Pimpinan yang berlangsung secara luring di Ruang Rapat Menteri ATR/Kepala BPN, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, dalam siaran resminya, Rabu (29/6/2022).

Adapun pembahasan dari rapat kali ini, di antaranya membahas terkait landasan hukum dan model bisnis Badan Bank Tanah yang dipaparkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto; proyeksi perolehan tanah untuk Badan Bank Tanah yang dipaparkan oleh Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; serta laporan keuangan semester I 2022, rencana kerja anggaran 2022 dan penambahan modal negara Badan Bank Tanah yang disampaikan oleh Kepala Badan Pelaksana Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja.

Bank Tanah juga bertujuan untuk merealisasikan harapan Presiden Joko Widodo dalam menghadapi krisis pangan. Ia melihat tanah telantar yang ada di beberapa wilayah dapat mengakomodir kebutuhan buruh tani yang sudah memanfaatkan tanah tersebut, tentu dengan komitmen yang akan diatur kemudian hari. “Dengan begitu, saya pikir bisa terealisasi keinginan Bapak Presiden,” lanjut Hadi Tjahjanto.

Selain itu, Bank Tanah juga dapat mengakomodir keperluan kementerian/lembaga lain, salah satunya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir. “Kalau ada tanah telantar di wilayah itu akan kita manfaatkan dan kerja sama dengan KKP untuk membangun cold storage. Kita harus memperhatikan semuanya, oleh sebab itu Bank Tanah bisa menjadi solusi bersama,” ucap Hadi Tjahjanto.(wan/inf)