Bamsoet mengatakan bahwa stigma dan pandangan negatif anak terpidana masih terjadi, bahkan masih kerap mengalami penolakan dari keluarga maupun lingkungan sekitar.
“Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/Kemenkumham memetakan dan mengklasifikasikan dampak negatif anak terpidana bagi tumbuh kembang, kerentanan kekerasan berlapis, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak, serta segera menentukan solusi untuk mengatasi dampak-dampak tersebut, dikarenakan anak terpidana juga memiliki kesempatan dan masa depan yang cerah sebagai generasi penerus bangsa,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.28/8
Menurutnya, Kemenkumham harus memberikan jaminan bagi anak terpidana agar tidak menghilangkan kesempatan dan tidak menghalangi anak dari berbagai pilihan hidup.
“Kemenkumham harus terus memperhatikan kepentingan terbaik dari anak-anak binaan, dan tidak mencampur terpidana anak dengan tahanan/narapidana dewasa,” lanjutnya.
Pemerintah harus mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA, dengan memperhatikan perkembangan kebijakan dan ketentuan teknis UU SPPA serta sarana pendukung yang memadai.
“Meminta pemerintah memastikan seluruh proses hukum bagi terpidana anak, baik dari proses pemeriksaan dan lainnya, agar dilakukan dengan tepat dan didampingi oleh pendamping profesional, sehingga proses hukum tidak menimbulkan trauma berlapis. MPR juga meminta agar anak terpidana dapat diarahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif selama masa tahanan, agar ketika dibebaskan, anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik,” tuturnya.
Dia ingin pemerintah mengedukasi masyarakat untuk tidak menciptakan stigma dan anggapan negatif terhadap anak terpidana, termasuk pada anak terpidana yang sudah bebas, dan meminta masyarakat untuk memberikan dukungan pada anak tersebut agar memiliki kesempatan untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. ( wan/an)