Jakarta (KN) – Dalam menjalankan salah satu tugas Bakamla RI, yaitu melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Bakamla RI turut andil dalam mengamankan wilayah perbatasan Indonesia.Sehubungan dengan hal tersebut, Bakamla RI turut hadir dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017).
Rapat koordinasi yang diselenggarakan dengan tema “Melalui Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2016 Kita Tingkatkan Percepatan Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 dalam Rangka Mewujudkan Nawa Cita Ke-3” dibuka oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Wiranto, S.H., selaku Ketua Pengarah BNPP. Dalam sambutannya Wiranto menyampaikan mengenai sinkronisasi gelar TNI dengan pembangunan nasional.
Selanjutnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, S.H., selaku Ketua BNPP memaparkan mengenai capaian kinerja BNPP TA. 2016, dan arahan untuk pelaksanaan PPN TA. 2017, diantaranya perlu adanya dukungan Kementerian/Lembaga pemerintah dalam pemenuhan logistik dan barang penting lainnya melalui akselerasi tol laut di kawasan perbatasan. Selain itu Tjahjo juga menyampaikan perlu adanya kesiapan daerah dalam penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
Hal tersebut juga dirasakan oleh Bakamla RI terlebih lagi saat melakukan pembangunan di daerah pesisir atau perbatasan. Sulitnya mendapatkan lahan yang sesuai dengan kebutuhan menjadi salah satu kendala terbesar. Bakamla RI turut andil dalam melakukan pengamanan di wilayah perbatasan dengan adanya Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.
Turut hadir pula dalam kegiatan tersebut, Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI Laksamana Muda TNI Andi Achdar, dan perwakilan seluruh Kementerian/Lembaga di Indonesia. (red)