Lamongan (MediaKoranNusantara.com) – Guna mempercepat pemulihan ekonomi. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad siap memberikan dukungan agar misi pembangunan nasional bisa cepat terlaksana di Jawa Timur. Mengingat pemulihan ekonomi merupakan kebijakan nasional yang diatur langsung dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019.
“Kami ingin, menyampaikan beberapa rumusan dengan memperhatikan dengan serius Perpres nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi dikawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, juga kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) serta kawasan selingkar wilis lintas selatan,”ujar Anwar Sadad dikonfirmasi, Jumat (22/4/2022).
Menurut Sadad yang juga ketua DPD Gerindra Jatim ini, pokok pikiran (pokir) dan aspirasi yang direkomendasikan setiap anggota DPRD menjadi kebijakan pemprov melakukan program kerja. Menurutnya setiap pokir DPRD yang disusun memiliki dasar dari permasalahan yang dihadapi masyarakat, yang digali secara serius melalui kerja-kerja lapangan.
“Keterlibatan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, telah diatur dalam peraturan menteri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rancangan pembangunan daerah,” kata sadad yang juga politisi asal Pasuruan ini.
Selain itu juga ia menyampaikan, kebijakan tentang refocusing anggaran cukup membuat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kesulitan dalam merealisasikan program kerja. Maka dari itu ia berharap pemulihan ekonomi bisa menjadi poin utama Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim fokus pada setiap perencanaan pemulihan ekonomi. DPRD mendorong agar Pemprov Jatim melakukan inovasi dengan menggandeng pihak ketiga. Baik investor ataupun private sektor untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat,”pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memaparkan 7 prioritas pembangunan Jatim pada 2023 dalam Musrenbang RKPD. Tujuh Prioritas tersebut menurut Khofifah sudah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional 2023.
Ketujuh prioritas pembangunan Jatim pada 2023 adalah, Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata, penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur. Selain itu juga peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, produktifitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan, peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
Selanjutnya peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumberdaya energi, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, dan terakhir adalah peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur. “Ketujuh prioritas pembangunan Jatim pada 2023 tidak lepas dari nilai-nilai Nawa Bhakti Satya yang menjadi ruh pembangunan di Jatim,” terang mantan Menteri Sosial ini.
Seiring dengan melandainya kondisi pandemi Covid-19, perekonomian Jawa Timur mulai membaik dengan nilai Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,57 persen dan berhasil memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap pertumbuhan ekonomi pulau Jawa sebesar 25,01 persen, dan kontribusi terhadap total perekonomian di Indonesia dengan kontribusi sebesar 14,48 persen. “Pada 2023, perekonomian Jatim kami target tumbuh sebesar 3,45 sampai 5,15 persen,” jelas Khofifah.(KN01)