Surabaya (mediakorannusantara.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim mempertanyakan kepedulian Pemprov Jatim pada perlindungan anak dan perempuan. Pasalnya dari alokasi yang dianggarakan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan , Anak dan Kependudukan di RAPBD Jatim 2023 cukup kecil hanya 27 Miliar.
“Kita cukup kaget. Disaat kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak di jatim masih tinggi justru dinas yang berkaitan dengan persoalan ini malah mendapatkan anggaran yang kecil. Apakah cukup anggaran sebesar itu untuk menangani persoalan perempuan dan anak di Jatim?,” ujar Sri Untari dalam keterangan setelah mengikuti rapat Paripurna DPRD Jatim penyampaian nota keuangan RAPBD Jatim 2023 yang dibacakan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Jumat (30/09/22).
Menurut Untari dengan kondisi semacam ini, bagaimana kita bisa melakukan upaya upaya dalam mengatasi persoalan perempuan dan anak di Jatim.
Apalagi ketua DPRRI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga telah mengesahkan Undang undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang juga mengatur terkait perlindungan Perempuan dan anak.
“Kalau anggarannya minim, bagimana akan maksimal didalam melakukan perlindungan perempuan dan anak yang masih perlu penanganan maksimal lagi,” ungkapnya.
Untuk itu lanjut wanita yang juga Sekertaris DPD PDI Perjuangan Jatim dirinya akan meminta penjelasan kepada tim angaran Pemprop Jatim untuk mengevaluasi lagi anggaran tersebut.
“Harus ditambah itu anggarannya. Kalau anggarannya minim semacam ini, bagaimana kita akan bisa maksimal didalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Jatim. Ini harus dipikirkan serius oleh Pemprop Jatim,” jelasnya.
Selain persoalan minimnya anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Kependudukan pihaknya lanjut Untari, juga akan meminta penjelasan beberapa dinas yang juga memiliki hubungan dengan persoalan perempuan dan anak.
Seperti dinas Kesehatan lanjutnya bagaimana terkait anggaran yang berhubungan dengan kesehatan ibu hamil dan kesehatan anak untuk mengurangi angka stunting di Jatim yang juga masih tinggi.
“Juga didinas tenaga kerja, bagimana anggaran untuk BLK BLK terkait pelatihan kepada perempuan untuk mandiri, Dinas UKM dan Koperasi, bagaimana pemberadayaan ekonomi untuk perempuan dengan usaha usaha yang dilakukannya. Serta Dinas-Dinas lainnya,” jelasnya.
Kata politis asli Malang ini, ini perlu juga diketahui. Sehingga bisa lebih maksimal lagi dalam perlindungan perempuam dan anak di Jatim.
“Kita akan tanya detail ke Bapedda kira kira berapa total anggaran yang tertuju untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di Jatim,” pungkasnya. (KN01)