Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Kepulangan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dari ibadah haji di tanah suci Makkah, Rabu (13/7/2022) kemarin, terungkap bahwa Keppres terkait SK Sekda Provinsi Jawa Timur Adi Karyono telah terbit, sehingga Gubernur Khofifah akan segera melakukan pelantikan pada Jumat (15/7/2022) besuk.
Kabar pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur hasil seleksi Tim Penilai Akhir pada 15 Juli 2022 itu disambut positif pihak DPRD Jawa TImur.
Diharapkan setelah pelantikan Sekdaprov Jatim yang baru, bisa langsung tancap gas mewujudkan visi misi Gubernur Khofifah. Agar kebuntuan dan stagnisasi pembangunan keuangan Pemerintah Provinsi bisa segera teratasi dengan Baik.
Sambutan positif ini wajar muncul dari kalangan DPRD Jatim. Mengingat sejak April 2021 lalu, posisi Sekdaprov Jatim dijabat Pelaksana Harian (Plh) dan dilanjutkan Penjabat (Pj) yang semuanya bersifat sementara. Sehingga tidak ada kewenangan yang maksimal sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Bahkan cenderung membuat Roda Pemerintah di Jawa TImur tidak berjalan dengan Baik. Karena hubungan antara eksekutif dan legislatif menjadi kurang kondusif, khususnya dalam setiap pembahasan APBD.
Anggota DPRD Jatim, Hadi Dediansyah menyampaikan bahwa pelantikan Sekdaprov Jatim yang baru memunculkan secercah harapan baru bagi masyarakat Jawa Timur. Konsep dan kebijakan pembangunan yang dicanangkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa diyakini bakal berjalan dengan baik.
“Saya optimis dengan dilantiknya Sekdaprov Jatim definitif Adi Karyono akan dapat mengimplementasikan program-program Gubernur Khofifah, kami percaya Gubernur Khofifah tidak salah pilih Sekdaprov. Adi Karyoyo pilihan tepat karena dia figure yang bvelum terkontaminasi kepentingan, kata dia masih bersih,” terang pria yang akrab disapa Cak Dedi ini saat dihubungi, Kamis (14/7/2022.)
Wakil Ketua Komisi A periode 2019-2022 yang kini pindah tugas ke Komisi E ini mengaku cukup memahami situasi dan kondisi pemerintahan Jawa Timur yang sebelumnya kurang terkoordinasi dengan Baik. Sehingga banyak program Gubernur yang termaktub dalam Perda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Program Gubernur kami akui cukup Bagus, tapi kalau implementasinya tidak berjalan Baik, korbannya tentu masyarakat Jawa Timur. Nah, kami tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi,” kata politisi Partai Gerindra Jatim yang di gadang – gadang bakal maju calon walikota di Pikada Surabaya 2024 nanti. (KN01)
Foto : Hadi Dediyansah, anggota DPRD Jatim.