Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim Aufa Zhafiri mempertanyakan keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait usulan Pelaksana Harian (Plh) pada jabatan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim.
Menurut Aufa, seharusnya Gubernur bisa segera membentuk panitia seleksi (pansel) calon Sekdaprov pengganti Heru Tjahjono yang telah purnatugas pada 6 Maret 2021.
“Saya sepakat secara aturan memang tidak menyalahi. Tapi secara moral dan regenerasi menunjukkan kapasitas Gubernur sebagai kepala daerah di Pemprov Jatim kurang berhasil dalam melakukan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN),” tegas Aufa Zhafiri di Surabaya, Rabu (11/3/2021).
Menurutnya, Jabatan Sekdaprov oleh Pelaksana Harian (Plh) terlihat kurang sempurna bagi sebuah pemerintahan provinsi sebesar Jawa Timur. Terlebih banyak sekali program kerakyatan yang harus di kawal serius dalam provinsi dengan APBD sebesar Rp 33 triliun lebih itu. Ditambah jumlah ASN yang cukup banyak pasti ada yang memiliki kompetensi bagus.
“Jangan sampai ada pertanyaan dari masyarakat apakah tidak ada ASN yang layak menjadi pejabat eselon I untuk menduduki jabatan sebagai Sekdaprov Jawa Timur,” ujar Aufa.
Untuk itu, lanjut dia, sebaiknya sesegera mungkin Gubernur Khofifah membentuk panitia seleksi (Pansel) rekruitmem calon Sekdaprov definitif. Paling lama sebelum pembahasan APBD Perubahan 2021. Agar jalannya roda Administrasi Pemerintahan serta peningkatan kinerja seluruh ASN dalam menjalankan program-program Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Saya yakin banyak orang-orang kompeten yang mengikuti seleksi calon sekdaprov Jatim baru. Dan nantinya bisa membantu kinerja gubernur dan wakil gubernur dengan baik,” terang politisi muda yang digadang-gadang bakal maju di Pilwali Malang 2024 mendatang ini.
Selain itu, Aufa juga mengingatkan agar Gubernur Khofifah segera melakukan penataan Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Provinsi Jatim. Mulai eselon I hingga eselon IV. Karena banyak sekali yang kosong dan jabatanya dirangkap.
“DPRD sudah berulang kali menyarankan agar kekosongan 17 Kepala OPD sejak 2020 lalu itu segera di isi,” pungkasnya. (KN01)
Foto : Aufa Zhafiri, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim.